Medan, MISTAR.ID
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan mengawal kebijakan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit, salah satunya Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Organisasi PWI, Zulkifli Gani, pada acara ‘Seminar Dana Bagi Hasil Perkebunan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah’ di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (8/2/23).
Ia mengatakan bahwa potensi kelapa sawit hanya besar di Sumatera dan Kalimantan. Ada tiga daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia yakni Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah.
Bahkan menurutnya, jika tiga daerah tersebut digabungkan, maka kekayaannya akan menyanai Bunei Darussalam. Oleh karena itu, PWI berharap seminar tersebut dapat menghasilkan suatu keputusan untuk mendorong pembagian DBH yang adil bagi daerah penghasil kelapa sawit.
Baca Juga: PWI Sebut HPN 2023 di Sumut Terbaik
“Tolong lah potensi daerah kita jangan terlalu banyak dibawa ke pusat,” kata Zulkifli.
Zulkifli juga memastikan bahwa PWI pada moment HPN kali ini akan mengawal khususnya di DPR RI, agar DBH yang adil dapat segera direalisasikan.
“Bagaimana caranya hasil kita ini benar-benar dibagi. Tidak usah dibagi rata, yang penting angka persentase sudah cukup dari 1-10 persen, kalau nol koma sekian, untuk apa,” ujarnya.
Dia menuturkan, potensi daerah tidak baik jika seluruhnya diambil pemerintah pusat. Sebab daerah penghasil sawit terkena imbas kerusakan jalan akibat perkebunan sawit. Oleh sebab itu, hasil seminar ini nantinya akan disuarakan langsung oleh Ketua PWI Atal Depari kepada Presiden RI, Joko Widodo pada puncak peringatan HPN 2023, di Gedung Serba Guna, Komplek Astaka, Kabupaten Deliserdang, Kamis (9/2/2023).
Baca Juga: Diuji Satu Jam oleh PWI, Edy Rahmayadi Raih Pena Emas dengan Predikat Cumlaude
Dikatakan Zulkifli, HPN tahun ini diharapkan bermanfaat untuk daerah terutama daerah penyelenggara. Dengan adanya HPN, potensi daerah diharapkan dapat berkembang dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“PWI tidak akan membiarkan apabila ada satu daerah di Indonesia, apalagi penyelenggara HPN apabila potensi daerahnya diabaikan,” ujarnya.
Dalam seminar ini dijabarkan bahwa Kementerian Keuangan RI juga telah mengalokasikan Rp 3,4 triliun untuk DBH dari sektor perkebunan sawit di APBN 2023. Ini kemudian dibagi kepada daerah-daerah penghasil sawit dan juga daerah tetangga yang terkena dampak industri sawit.
Kepala Subdirektorat DBH, Direktorat DTU Kementerian Keuangan Mariana Dyah Savitri mengatakan sesuai UU Nomor 1/2022 DBH akan diberikan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) penghasil dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil. Penggunaan DBH sawit juga diarahkan untuk dukungan infrastruktur jalan yang mendukung industri sawit.
Baca Juga: Sambut HPN 2023, Kapolresta dan Kejari Deli Serdang Ingin PWI Tingkatkan Komunikasi
“DBH dialokasikan utamanya untuk infrastruktur jalan pendukung industri sawit dan pengalokasiannya ke daerah akan dilakukan setelah RPP DBH selesai,” kata Marian Dyah Savitri, yang hadir secara virtual pada kegiatan ini.
Sementara itu, nilai cukai ekspor sawit Sumut sendiri, menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Ismael P Sinaga, dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar Rp6,7 triliun, sedangkan untuk ekspornya Rp64 triliun. Dia berharap alokasi yang sudah disusun Kementerian Keuangan masih bisa tumbuh dan berkembang
“Mudah-mudahan slot ini tumbuh dan berkembang, dihitung kembali berapa persen sebenarnya yang akan dibagikan ke daerah,” kata Kepala BKAD Sumut Ismael P Sinaga.
Saat ini, Kementerian Keuangan RI sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menentukan besaran DBH perkebunan sawit kepada masing-masing daerah penerima. Ismael berharap bisa selesai sebelum bulan Juli.
Baca Juga: Hadiri HPN, Presiden RI Jokowi Tiba di Kota Medan
“Kita sangat berharap selesai sebelum bulan Juli, sebelum P-APBD, sehingga bisa dicantumkan pemerintah daerah pada saat pembahasan di DPRD, jadi kita bisa pengalokasiannya lebih efektif dan efisien,” terang Ismael.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, akan terus mengawal proses RPP DBH Perkebunan Sawit. Memastikan perjuangannya bersama rekan-rekannya untuk memasukkan DBH perkebunan sawit benar-benar terlaksana.
“Perjuangan kita Komisi XI beserta pemerintah daerah bukan mudah, berkali-kali pemerintah (pusat) tidak memasukkan spesifik sawit di DBH dan sekarang alokasinya juga sudah jelas Rp3,4 triliun, kita akan terus kawal termasuk RPP nya,” kata Gus Irawan Pasaribu. (Anita/hm02)
