Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumut, Heru Pudyo Nugroho menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (2/12/2022).
DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD ini merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi instansi vertikal kementerian lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk di Provinsi Sumut, Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp63,60 Triliun. Alokasi anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar 22,05 triliun kepada 898 satuan kerja yang meningkat Rp1,25 triliun atau naik 6,00 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp20,80 triliun.
Baca Juga:Gubernur Edy Imbau Peternak Jangan Transaksi Jual Beli Babi Antar Provinsi
Dengan rincian Alokasi belanja pegawai sebesar Rp9,14 triliun. Belanja barang sebesar Rp8,14 trilu, belanja modal sebesar Rp4,71 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp56,97 miliar.
Untuk TKD 2023, dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah di Sumut sebesar Rp41,55 triliun meningkat Rp1,3 triliun atau naik 3,22 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp40,25 triliun. Dengan rincian DAU sebesar Rp23,98 trilun, DAK Non Fisik sebesar Rp7,86 triliun, Dana Desa sebesar Rp4,54 trilun, DAK Fisik sebesar Rp3,18 triliun lalu DBH sebesar Rp1,75 triliun dan DID sebesar Rp135,94 miliar.
Belanja negara tersebut akan disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) termasuk 11 KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumut.
Dikatakan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi ada enam penekanan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan dana APBN ini yang harus dilakukan pemerintah daerah. Pertama,Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Baca Juga:Edy Rahmayadi Dukung Sertifikasi Spesifik Pengusaha yang Diinisiasi KPK
Edy meminta walikota/bupati ini menggunakan dana dari perintah untuk bergandeng tangan dalam meningkatkan SDM yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kedua askelerasi.Reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, kelanjutkan pembangunan infratruktur prioritas khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi salah satunya proyek multiyears yang harus tuntas ini. Tolong dikawal karena ada dana APBD kita lakukan tahun jamak,” jelas Edy kepada seluruh 33 walikota/bupati se Sumut, Forkopimda dan para tamu undangan yang hadir.
Lanjutnya, arahan keempat yakni pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk Ibukota Nusantara.
Baca Juga:Teken Komitmen Anti Korupsi, Gubernur Edy Minta KPK Sering Awasi Pemprov Sumut
Kelima revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi dan keenam Lemantapan revormasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“Yang keenam ini yakni penyederhanaan birokrasi kemudahan perizinan dan investasi membangun Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga peningkatana kinerja pemerintah. Lalu, pengembangan sistem merit dan bersih dari jual beli jabatan,” terangnya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumut, Heru Pudyo Nugroho menyebutkan, APBN tahun 2023 mengusung tema Optimis dan Tetap Waspada.
“APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimise pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terusberlangsung,” kata Heru.
Baca Juga:UMP Sumut 2023 Naik, Ini Kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi
Diharapkan agar DIPA Kementrian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan penghargaan sebagai apresiasi kepada perbankan dalam mendukung pelansanaan APBN di Sumut dan penghargaan kepada pemerintah daerah untuk kategori pemda dengan kinerja penyaluran DAK Fisik dan kinerja penyaluran Dana Desa terbaik di wilayah Sumut. (anita/hm01)
