Medan, MISTAR.ID
Merasa resah dengan keberadaan Pos Ambai Coffee yang beroperasi 24 jam, warga yang bermukim di Jalan Ambai, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, mengadu ke DPRD Medan, Senin (21/3/22).
Menyikapi keluhan tersebut, Komisi III DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan, kelurahan dan pihak pemilik kafe.
Rapat yang digelar di ruang Banggar DPRD Kota Medan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Medan Rizky Syaf Lubis bersama anggota Komisi III lainnya, mengeluarkan rekomendasi untuk segera turun ke lokasi beroperasinya kafe yang telah meresahkan warga itu.
Baca Juga:Diduga Tak Berizin, Warga Pangaribuan Dairi Protes Pembangunan Tower
Meski begitu, Komisi III juga kecewa lantaran RDP tidak dihadiri Dinas Pariwisata sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap berdirinya suatu usaha dan pemilik kafe. “Dinas Pariwisata dan pemilik kafe ini tidak menghargai kita, diundang tapi tidak datang tanpa ada alasan apapun. Komisi III akan segera turun ke lapangan memberi peringatan ke pemilik kafe atas keberadaannya yang meresahkan warga sekitar,” tegas Rizky.
Anggota Komisi III lainnya, Hendri Duin mengatakan, keberadaan usaha di suatu tempat itu sangat penting untuk kemajuan perekonomian. Namun, terpenting komunikasi antara pengusaha dengan warga harus terjalin dengan baik. “Pihak kecamatan dan kelurahan pun harus proaktif jika ada keluhan warga ini. Komunikasikan agar bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” katanya.
Sementara salah seorang warga Jalan Ambai, Farid Wajdi menjelaskan, dalam setahun belakangan dibuat resah dengan berdirinya Pos Ambai Coffee yang telah berdampak negatif, baik secara sosial, lingkungan dan kenyamanan bagi warga sekitarnya.
Baca Juga:Miris! Koordinator Jaga Malam Ditembak Senjata Air Softgun
Dia menjelaskan, dalam proses pendirian kafe tersebut warga terdampak langsung tidak pernah dimintai dan/atau memberi persetujuan, baik dari instansi pemerintah setempat maupun pemilik kafe. Sehingga sampai saat ini, warga tidak mengetahui dengan pasti ada atau tidak izin usaha kafe tersebut.
“Kami terganggu karena kafe telah menghasilkan suara bising seperti pasar malam, suara teriakan, tawa-canda atau ungkapan kotor lainnya dari perempuan dan laki-laki. Selain itu, kafe tersebut beroperasi selama 24 jam,” ujar komisioner Komisi Yudisial ini.
Selain itu, Farid juga prihatin lantaran kafe tersebut juga telah dikunjungi pihak yang diduga para pelajar berseragam mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 18.00 WIB. “Parahnya, suara itu tetap berlangsung meskipun beriringan dengan pelaksanaan waktu shalat, bahkan termasuk pada waktu pelaksanaan khutbah sholat Jumat. Karena lokasi kafe dengan masjid terdekat Cuma berjarak lebih kurang 250 meter,” jelasnya.
Baca Juga:UMKM di Medan Dibantu Lebih Kreatif Pasarkan Produk, Ini yang Dilakukan
Hal senada juga dikatakan Ketua BKM Ikhwania dr Taufik. Pihaknya sering menerima keluhan dari para jamaah dengan keberadaan kafe itu. Bahkan ada jamaah yang rencananya akan pindah rumah agar bisa jauh dari kafe. “Kalau sudah ada jamaah kita yang pindah, artinya jamaah masjid ini akan berkurang. Warga yang memang ingin istirahat dan hidup tenang sangat terganggu dengan kebisingan kafe itu,” katanya.
Warga lainnya, Diurna Wantana mengaku pernah menggerebek langsung kafe itu setelah seminggu dibuka. Tapi pengelola kafe menolak dengan komplainnya dan mempersilahkan warga lapor ke lurah dan kepling.
Penasehat Hukum warga, Eka Putra Jakran mengatakan, pihaknya akan menerima solusi secara kekeluargaan dengan pemilik kafe menanggapi keresahan warga tersebut. “Jangan sampai 10 tahun ke depan banyak warga yang stroke karena setiap hari dengar kebisingan kafe. Kalau tidak ada solusi, maka kami akan gugat semua, baik dari pemilik kafe, dinas dan pihak kelurahan serta kecamatan,” tegasnya.(rahmad/hm15)
