Meskipun demikian, tidak ada keputusan konkret tentang pelaporan wilayah atau perangkat desa yang dilaporkan kepada Bawaslu Sumut, karena informasi yang ada baru sebatas dugaan tanpa kejelasan yang pasti.
“Masih dalam pendalaman adanya keterlibatan aparat desa dalam. Wilayah dan berapa jumlahnya masih ditabulasi, informasi misalnya ada keterlibatan seperti apa,” jelas Saut.
Baca juga :Â Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Sumut: Semua TPS Rawan Kecurangan
Menurut Saut, Bawaslu lebih memilih pendekatan pencegahan daripada penindakan terkait perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis.
“Meskipun telah terjadi 23 hari masa kampanye, hingga saat ini kita (Bawaslu Sumut) belum ada memutuskan mengenai adanya pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye. Melakukan pendekatan melalui pencegahan,” tandasnya. (khairul/hm18)
