Medan, MISTAR.ID
Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mendesak Pj Gubernur Sumut (Gubsu), Hassanudin, untuk mencopot Komisaris Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU), Asrul Masir Harahap. Desakan ini muncul karena PT PSU menghadapi risiko kredit macet senilai Rp 200 miliar dan dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Situasi PT PSU semakin memburuk, pembayaran kredit tak jelas, dan pengelolaan keuangan kacau. Kami minta agar Pj Gubsu bertindak tegas,” ujar Zeira Salim Ritonga.
Desakan ini menguat setelah ratusan karyawan PT PSU melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Sumut, kemarin. Karyawan menuntut pembayaran gaji yang tertunggak selama dua bulan.
Baca juga:Â Pj Gubsu Minta Bank Sumut Segera Terapkan Peraturan Baru OJKÂ
Ketua Pengurus Daerah Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP) Sumatera Utara, Suryono, menyatakan bahwa masalah ini telah berlangsung sejak tahun 2019 dan mediasi sebelumnya tidak memberikan kepastian.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan direksi dua kali, tapi tidak ada titik terang,” ujar Suryono.
Wakil Ketua FSPP SPSI Sumut, H Rudi, menyebut PT PSU dan Pemprov Sumut telah melakukan praktik perbudakan dengan mempekerjakan karyawan tanpa memberikan upah.
Dalam orasinya, Rudi menegaskan, “Ini sudah perbudakan namanya, bekerja tidak digaji. Padahal saham Pemprov Sumut ada 99 persen di PT PSU. Pertanyaan kami, kami kerja hasilnya ke mana?” (Hutajulu/hm20)
