Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, menegaskan perempuan merupakan kelompok paling rentan dalam rangkaian bencana Sumut 2025. Ia mendesak Pemprov Sumut segera mengajukan permintaan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Meryl saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion “Feminist Emergency Response: Perlindungan Perempuan dalam Situasi Bencana Sumut”, yang digelar IMM Sumut di Gedung Muhammadiyah Medan, Kamis (11/12/2025).

Menurut Meryl, perlindungan perempuan harus menjadi prioritas dalam setiap fase bencana. Kesulitan akses layanan publik dan tanggung jawab domestik yang meningkat membuat beban perempuan berlipat ganda.

“Kerentanan perempuan bukan muncul saat bencana saja, tetapi sudah terbentuk jauh sebelumnya. Ketimpangan sosial, terbatasnya akses layanan publik, dan minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan membuat mereka yang paling rentan ketika struktur sosial runtuh akibat bencana,” ujarnya.

Meryl menyoroti kondisi pengungsian yang tidak ramah perempuan, mulai dari toilet campur, pencahayaan minim, hingga lemahnya pengawasan. Hal ini, katanya, meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender.

Layanan yang tidak responsif gender juga masih banyak ditemukan, seperti kurangnya pembalut, ruang menyusui, serta akses kesehatan reproduksi bagi ibu hamil dan menyusui. “Padahal undang-undang penanggulangan bencana dan UU TPKS mewajibkan perlindungan khusus bagi perempuan,” ujarnya.

Anggaran Bencana Dipangkas

Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Sumut, Meryl mengungkap adanya efisiensi anggaran penanggulangan bencana di provinsi. Ia khawatir pemangkasan anggaran tersebut memperburuk kemampuan daerah dalam merespons bencana besar yang sedang terjadi.

Kondisi lapangan disebut Meryl sangat memprihatinkan—akses jalan terputus, evakuasi terhambat, alat berat minim, serta banyak korban yang belum ditemukan. Beberapa relawan, katanya, harus menempuh perjalanan hingga 21 jam untuk mencapai lokasi terdampak.

Meryl juga berbagi pengalaman saat turun langsung ke banjir Medan. Selama dua hari pertama, ia mengevakuasi warga lansia, penyandang disabilitas, hingga hewan peliharaan menggunakan perahu karet.

“Yang paling parah itu ada yang stroke di kursi roda. Alhamdulillah kami berhasil mengevakuasi beliau, sudah dua hari tidak makan,” ucapnya.

Ia menyebut perempuan memegang peran penting, terutama dalam pengelolaan dapur umum. Karena itu, pendekatan feminist emergency response dianggap sangat relevan.

Meryl merumuskan lima rekomendasi utama. Pertama, menyusun SOP perlindungan perempuan dalam bencana, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. Kedua, membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di setiap posko.

Ketiga, menjamin kebutuhan khusus perempuan sebagai standar logistik bantuan. Keempat, melibatkan minimal 30% perempuan dalam struktur penanggulangan bencana. Kelima, memperkuat basis data kerentanan berbasis gender.

Ia juga menegaskan pentingnya trauma healing yang dilakukan oleh dan untuk perempuan. “Ibu-ibu ini terlihat kuat, padahal paling rentan. Mereka lebih nyaman curhat dengan sesama perempuan,” katanya.

Meryl kembali menekan Pemprov Sumut untuk aktif meminta dukungan pemerintah pusat, termasuk penetapan status bencana nasional. “Bantuan berdatangan, tapi setelah dua minggu ini fokus kita bukan lagi cepat tanggap, melainkan pemulihan. Tanpa dukungan pusat, Sumut tidak akan mampu,” tegasnya.

Meryl menutup dengan mengingatkan bahwa perlindungan perempuan dalam bencana bukan hanya menyelamatkan satu kelompok, tetapi memperkuat ketahanan masyarakat secara keseluruhan. (hm24)