Friday, June 5, 2026
home_banner_first
MEDAN

Pengamat Kritik Keras Dana Mengendap dan Penempatan Anggaran Pemerintah di SBN

Mistar.idJumat, 24 Oktober 2025 16.20
JS
AA
pengamat_kritik_keras_dana_mengendap_dan_penempatan_anggaran_pemerintah_di_sbn

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. (foto:dokgunawanbenjamin/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Praktik penempatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengendap atau ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) mendapat sorotan tajam di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kebijakan ini dinilai tidak efektif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menegaskan bahwa penyimpanan dana di rekening, deposito, atau SBN tidak akan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

“Saya menilai praktik dana mengendap atau dana ditempatkan ke SBN tidak akan membuat ekonomi masyarakat bergerak,” ujar Gunawan, Jumat (24/10/2025).

Gunawan menjelaskan, ketika dana mengendap dalam bentuk tabungan atau deposito di perbankan, pemerintah daerah (Pemda) memang memperoleh keuntungan bunga dari dana tersebut. Namun, keuntungan itu hanya masuk ke kas daerah tanpa memberikan efek ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Sebaliknya, apabila dana digunakan untuk pembangunan seperti proyek irigasi, infrastruktur, atau layanan publik anggaran akan berputar, menyerap tenaga kerja, dan memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal.

Lebih jauh, Gunawan menyoroti bahwa penempatan dana pemerintah ke SBN justru dapat menciptakan lingkaran ekonomi tidak produktif.

“Masyarakat membayar pajak, lalu pajak dijadikan anggaran APBN atau APBD. Dana itu disimpan di bank, kemudian bank membeli SBN dengan dana tersebut. Pemerintah membayar bunga SBN dari pajak rakyat. Akhirnya, masyarakat tidak mendapat manfaat langsung dari uang pajak mereka,” jelasnya.

Menurut Gunawan, situasi ini menunjukkan lemahnya efektivitas pengelolaan fiskal. Ia menilai, Kementerian Keuangan perlu memperbaiki sistem agar anggaran benar-benar terserap dan menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.

Gunawan juga menyebut, di kalangan pelaku usaha, praktik menyimpan dana tanpa produktivitas dianggap tidak etis.

“Uang seharusnya diputar untuk mendapatkan keuntungan. Jika dibiarkan mengendap, pelakunya akan mendapat stigma negatif seperti tidak kompeten, pemalas, atau tidak produktif,” tuturnya. (hm16)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN