12.9 C
New York
Sunday, April 21, 2024

Penerimaan PPPK Guru Ditunda, Honorer Mengadu ke DPRD Sumut

Medan, MISTAR.ID

Puluhan perwakilan guru yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) Sumut mengadu ke Komisi E DPRD Sumut, Selasa (13/7/21). Protes ini menyusul pembatalan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru oleh Pemprov Sumut.

Penerimaan 1 juta PPPK guru ini dirasa merupakan jalan ke luar yang diberikan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan hononer di daerah, sekaligus memenuhi kebutuhan guru yang kurang di setiap daerah.

Koordinator FHI Sumut Andi Subakti sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang menunda penerimaan PPPK Guru tahun ini. Padahal menurutnya, Gubernur sangat mencintai dan paham betul bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan bangsa.

Baca Juga:Status PPPK Guru Honorer Kemenag Siantar Belum Jelas, Kemenag: Belum Ada Informasi dari Pusat

“Hari ini ribuan guru, minimal 10.991 orang dirugikan dengan kondisi ini walaupun nanti berapa formasi itu penuhi kita gak tau, cuma untuk memenuhinya saja kita tidak dibolehkan, gak dibuka aksesnya,” kata Andi.

Menurut dia, alasan membiayai infrastruktur jalan tidak selayaknya mengesampingan nasib para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun dan bergarap diangkat menjadi Aparatur Sipil Negera (ASN).

“Apa dia lupa dulu bagaimana Kaisar Hiro sewaktu bom atom jatuh. Yang ditanya itu cuma dua. Berapa banyak guru yang hidup dan berapa banyak dokter yang hidup? Dia ambil ini dari yang dua ini,” sebutnya.

Baca Juga:SK PPPK Guru Honorer di Siantar yang Lulus Tahun 2019 Sudah Keluar, Tapi Tak Kunjung Diterima

Gubernur Edy sebelumnya mengamini telah setuju menunda penerimaan PPPK guru dengan total formasi 10.991 untuk Sumut tersebut. Ia berencana mengalihkan anggaran itu untuk infrastruktur jalan. “Saat kondisi seperti ini Rp600 miliar (untuk gaji PPPK itu besar), saya butuh infrastruktur,” katanya beberapa waktu lalu.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan di Sumut, menurutnya sangat mendesak. Pasalnya banyak ruas jalan yang sudah puluhan tahun dalam kondisi rusak. “Jalan-jalan kita ini begitu buruk berpuluh-puluh tahun tak diurus. Tahun 2019 tak jadi saya urus karena saya bayar utang. Tahun 2020 tak jadi diurus juga karena refocusing. Sekarang inilah kesempatan untuk memperbaiki jalan-jalan kita,” katanya.

Ia berjanji, penerimaan PPPK bakal kembali dibuka tahun depan. “Direncanakan di tahun depan kita anggarkan,” tandasnya. (iskandar/hm12)

Related Articles

Latest Articles