Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir Harahap, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk kembali merealisasikan program Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada kabupaten/kota.

Ia menilai program tersebut sangat efektif sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang selama ini terkendala kewenangan dan keterbatasan anggaran.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang paling dominan saat reses berkaitan dengan infrastruktur, khususnya jalan penghubung antar desa maupun kecamatan. Namun, sebagian besar kewenangan pembangunan berada di pemerintah kabupaten/kota, sehingga anggota legislatif provinsi kerap kesulitan menindaklanjutinya.

“Kalau yang paling menonjol saat reses itu memang infrastruktur. Banyak keluhan soal jalan penghubung kecamatan dan antar desa. Namun kewenangan itu berada di kabupaten/kota, sehingga kami anggota DPRD provinsi cukup kesulitan menanganinya,” ujarnya kepada Mistar, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, BKP menjadi alternatif solusi karena anggaran berasal dari APBD Provinsi, namun dimasukkan ke APBD kabupaten/kota melalui keputusan gubernur. Dengan skema ini, pemerintah provinsi dapat membantu pembangunan infrastruktur daerah tanpa melanggar kewenangan.

“Dana berasal dari provinsi, tetapi pelaksanaannya di kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan gubernur. Program ini sebelumnya berjalan dan sangat membantu,” katanya.

Yahdi menyampaikan, program tersebut semakin penting di tengah efisiensi anggaran dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Sebagian anggaran yang dikembalikan pemerintah pusat lebih difokuskan pada penanganan dan mitigasi bencana.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut itu juga khawatir, tanpa BKP, banyak infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang menjadi fasilitas umum masyarakat tidak dapat tertangani secara berkelanjutan.

“Kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten/kota, banyak jalan yang dari tahun ke tahun tidak tertangani karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Ia mencontohkan keberhasilan BKP di daerah pemilihannya, salah satunya pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Sungai Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dengan Desa Durian, Kecamatan Sungai Balai, Kabupaten Batu Bara. Jembatan kayu berusia lebih dari 30 tahun tersebut kerap menimbulkan kecelakaan.

“Melalui BKP, jembatan sepanjang 19 meter itu dibangun permanen dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Kini kendaraan besar bisa melintas, masyarakat sangat terbantu, terutama untuk akses sekolah dan distribusi hasil pertanian,” ucapnya.

Ia juga menyinggung pembangunan jalan menuju kawasan wisata kebun jeruk di Desa Kandangan, Kabupaten Asahan. Dengan anggaran sekitar Rp1 miliar, jalan sepanjang 700 meter berhasil dibangun sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Sekarang ribuan pengunjung datang ke sana. Ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” katanya.

Yahdi menambahkan, BKP tidak hanya menyasar infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga dapat digunakan untuk renovasi sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

“BKP ini penting karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami akan terus meyakinkan gubernur agar program ini dapat kembali berjalan,” kata Yahdi.