Medan, MISTAR.ID
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan Sumatera Utara (Sumut).
Untuk menjalankan roda pembangunan dan juga guna mengembangkan keuangan inklusif di desa secara masif serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. TPAKD Sumut telah menetapkan 7 desa wisata dalam piloting program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa wisata.
“Desa wisata ini terdiri dari Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sisarahili di Kabupaten Nias Utara, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang,” kata Kepala OJK Regional 5 Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi dalam keterangannya, Selasa (18/7/23).
Baca juga:Â OJK Terbitkan Aturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Disebutkannya, OJK juga bersama dengan TPAKD, pemerintah daerah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melaksanakan focus group discussion (FGD) di 7 desa wisata tersebut dalam rangka melakukan profiling demografi, kemampuan keuangan, potensi wisata, fasilitas dan pelaku UMKM.
“Program inkubasi desa wisata juga dilaksanakan untuk dapat secara intensif membantu Pemerintah Desa, UMKM, dan masyarakat setempat dalam mengembangkan kualitas dan meningkatkan akses pembiayaan desa wisata. Hingga Juni 2023, telah dilakukan 4 program inkubasi di Desa Lolo Golu Kab. Nias Barat, Desa Karang Anyar Kab. Simalungun, Desa Sidodadi Ramunia Kab. Deli Serdang, dan Desa Timbang Jaya Kab. Langkat,” jabarnya.
Dalam hal ini, OJK, Pemerintah Desa, dan lembaga jasa keuangan terkait berkolaborasi untuk melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM setempat dalam hal packaging dan memasarkan produk di marketplace agar lebih competitive.
Baca juga:Â OJK Meningkatkan Pendidikan Masyarakat untuk Mencegah Pinjol Ilegal
“Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan pihak sekolah dalam memudahkan pelajar untuk menabung melalui program Lakupandai,” sebutnya.
Sisi lain, OJK mencatat untuk peningkatan akses keuangan UMKM terus berlanjut. Penyaluran kredit UMKM di Sumut mencapai Rp72,58 triliun dan terlihat tumbuh optimal sebesar 11,21 persen yoy di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Dijelaskan, porsi kredit UMKM terhadap kredit total juga semakin mendekati target yang dicanangkan pemerintah sebesar 30 persen berdasarkan data Mei 2023 tercatat 29,40 persen, meningkat cukup signifikan dibanding Mei 2022 yakni 25,80 persen. (anita/hm17)
