Medan, MISTAR.ID

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) ke-XI dipastikan tidak akan dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pembukaan Musda justru akan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Kepastian tersebut disampaikan secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, saat ditemui di lokasi pelaksanaan Musda di JW Marriott Hotel Medan, Jalan Putri Hijau, Sabtu (31/1/2026) sore.

“Musda akan dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Pak Ace. Selanjutnya, agenda Musda akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur organisasi,” ujarnya kepada Mistar.

Ia menjelaskan, agenda utama Musda Golkar Sumut tahun ini adalah proses penetapan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara. Tahapan tersebut meliputi pendaftaran bakal calon ketua, verifikasi administrasi, hingga penentuan kandidat yang memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam Musda.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan Musda dilaksanakan secara tertib dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal Partai Golkar.

“Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai aturan partai. Kami ingin Musda ini berjalan demokratis, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan Partai Golkar di Sumatera Utara,” kata Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Ia berharap, Musda Golkar Sumut ke-XI mampu melahirkan kepemimpinan yang solid, menjaga persatuan kader, serta memperkuat posisi politik Golkar di Sumatera Utara dalam menghadapi agenda politik ke depan.

“Musda ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi internal serta menentukan arah kepemimpinan dan strategi organisasi Golkar Sumut ke depan,” tuturnya.

Diketahui, ketidakhadiran Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam pembukaan Musda ini menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, Musda Golkar Sumut dinilai sebagai salah satu agenda strategis partai di tingkat daerah sekaligus menjadi barometer politik nasional.