“Lantaran mengingat setiap tahunnya permintaan penggunaan LPG 3 kg terus mengalami peningkatan,” lanjutnya.
Walaupun begitu, Sunarji pun meminta pemerintah agar benar-benar memastikan data KTP masyarakat tetap aman dan tidak dijadikan untuk kepentingan lain, karena mengingat negara ini sudah memasuki tahun politik.
“Catatan lain yang harus diperhatikan pemerintah dalam hal ini ialah bagaimana  KTP sebagai identitas kita tidak disalahgunakan, di mana negara kita yang akan memasuki tahun politik (pemilu) di tahun 2024,” sebut Sunarji.
Baca juga :Â Pemkab Simalungun Mulai Terapkan Beli Gas LPG 3 Kg Pakai KTP Per 1 Januari 2024
Kemudian, Sunarji pun mengkhawatirkan adanya ketimpangan di tahun depan akibat kebijakan penggunaan KTP dalam membeli LPG 3 kg tersebut.
“Dengan mulai diberlakukan kebijakan ini pada awal Januari 2024 nanti, dikhawatirkan kebijakan ini justru akan menambah ketegangan pada tahun depan, dimana ketakutan di masyarakat terdapat penyalahgunaan kartu identitas tadi, dan lain-lain,” tandasnya.
Ia pun berharap pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan setempat, usaha restoran dan perhotelan, dan lainnya seperti yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) No. B-2461/MG.05/DJM/2022 beberapa jenis usaha yang dilarang menggunakan LPG 3 kg. (deddy/hm18)
