Medan, MISTAR.ID
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Sosial (Dinsos) melaksanakan program Masyarakat Produktif (Mapro). Program itu bertujuan agar masyarakat agar semakin produktif.
Kepala Dinas Sosial Sumut, Sri Suriani Purnamawati mengatakan pihaknya menggagas sebagai bentuk kepedulian Pemprov Sumut untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat yang awalnya tidak memiliki penghasilan, diberi bantuan sehingga memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Program Mapro dikhususkan bagi masyarakat miskin ekstrim,” ucap Sri dalam keterangannya, Jumat (10/11/2023).
Baca juga:Â DPRD Medan Minta Pemko Tambah Anggaran untuk Penanganan Kemiskinan
Ia menuturkan, angka kemiskinan di Sumut pada tahun 2022 mencapai 8,42 persen. Angka itu merupakan salah satu capaian yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam mengentas kemiskinan.
“Bahkan Instruksi Presiden pada tahun 2024, menargetkan angka kemiskinan ekstrim itu nol persen. Saat ini angka kemiskinan ekstrim di Sumut 1,41 persen,” sebutnya.
Kemiskinan ekstrim yang dimaksud, kata dia, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan ekstrim inilah yang menjadi sasaran utama dalam melaksanakan program Mapro.
Selain program Mapro, lanjutnya, Pemprov Sumut juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, program keluarga harapan, dan jaminan kesehatan, dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Baca juga:Â Pengamat: Calon Pemimpin Harus Mampu Tangani Kemiskinan Ekstrem
“Pada tahun 2023 Pemprov Sumut telah memberikan bantuan berupa ternak ayam. Ini sebagai langkah menurunkan kemiskinan ekstrim tadi, sehingga mereka mempunyai penghasilan dan bisa mencukupi kebutuhan sendiri,” paparnya.
Pemprov Sumut, sambung Sri, juga sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang dikategorikan miskin. Di antaranya Batubara, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias, Tapanuli Tengah, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai, dan Samosir.
“Pengentasan kemiskinan adalah salah satu tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat. Sejahtera yang dimaksud adalah dimana kondisi masyarakat bisa memperoleh pendidikan, kesehatan, ekonomi yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri,” ujarnya.
“Kesejahteraan itu biasanya diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang di dalamnya mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Saat ini, IPM di Sumut 72,71 persen,” katanya mengakhiri. (jonatan/hm17)
