Medan, MISTAR.ID
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi dinilai belum mampu mengatasi krisis air di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), khususnya Kota Medan selama bertahun-tahun.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumut, Poaradda Nababan mengaku, berang melihat kinerja Direksi Perumda terkait putusnya aliran air di sejumlah kecamatan di Kota Medan.
Pengamat Sosial, Shohibul Anshor Siregar menyebut, penyebab hal itu terjadi karena bad corporate management pada Perumda Tirtanadi. Ini kata Shohibul, seakan menjadi tradisi pada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.
Baca juga:Pj Gubernur Didesak Segera Ganti Dirut Perumda Tirtanadi Sumut
“Menunjukkan kebenaran asumsi tentang kuatnya pengaruh faktor historis sebagai bangsa bekas jajahan,” ujarnya pada mistar.id, Kamis (27/6/24).
Mengutip Bapak Antropologi Indonesia, Koentjaraningrat, Shohibul mengatakan, pada dasarnya komprador itu adalah salah satu ekspresi terpenting dari mentalitas menerabas dalam pembangunan.
Shohibul juga menyampaikan jika penegak hukum pasti sangat tahu dimensi pidana dari setiap praktik buruk pengelolaan BUMN dan BUMD. Beberapa masalah menonjol yang menjadi penyebab hal ini, kata Shohibul, yaitu:
Lack of vision and strategy. Dalam hal ini, perusahaan tidak memiliki arah yang jelas untuk masa depan, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang reaktif dan hilangnya peluang.
Baca juga:Kejatisu Sudah Terima Laporan Terkait Dugaan Korupsi di Perumda Tirtanadi
Poor communication. Informasi tidak dibagikan secara efektif, sehingga menyebabkan kebingungan, frustasi dan ketidakpercayaan di antara karyawan.
Micromanagement. Manajer, umumnya mengendalikan setiap detail pekerjaan karyawan, menghambat kreativitas dan inisiatif.
High turnover. Karyawan merasa diremehkan, terlalu banyak bekerja, atau tidak didukung, sehingga menyebabkan mereka keluar untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik.
Focus on short-term gains: Para pemimpin memprioritaskan keuntungan langsung dibandingkan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.
Baca juga:Perumda Tirtanadi Harus Transparan Soal Pajak ABT, Dewan Minta Segera Dibayarkan
Lack of accountability. Tidak ada konsekuensi yang jelas atas kinerja buruk yang mengarah pada budaya biasa-biasa saja.
Ethical lapses. Perusahaan melakukan praktik yang tidak jujur atau merugikan pemangku kepentingan.
Inefficient processes. Tugas memakan waktu lebih lama dari yang diperlukan karena perencanaan yang buruk atau sistem yang ketinggalan jaman.
Lack of innovation. Perusahaan gagal beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar atau mengeksplorasi ide-ide baru.
“Selama Indonesia terus gagal paham dasar filosofis pembentukan BUMN, BUMD dan selama keadaan yang sekarang tetap dianggap ideal oleh mental inlander, keadaan tidak akan pernah bisa berubah,” pungkasnya. (berry/hm16)
