Friday, June 5, 2026
home_banner_first
MEDAN

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Mistar.idMinggu, 7 Desember 2025 05.30
AN
MA
ketua_fraksi_pdip_dprd_sumut_desak_pemerintah_tetapkan_bencana_nasional

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba. (Foto: Ari/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana di Sumatera, yakni longsor dan banjir khususnya di Sumut menjadi Bencana Nasional.

Hal itu disampaikan politisi PDIP tersebut menyikapi kondisi kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah jauh melampaui batas. Ia menilai skala kerusakan akibat bencana di Sumut, Sumatera Barat, dan Aceh sangat parah dan terus meluas.

Menurutnya, bencana di Sumatera telah menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan infrastruktur, padamnya listrik, serta kelangkaan stok air bersih. Selain itu, banyak rumah sakit mengalami kerusakan dan kekurangan obat-obatan serta fasilitas kesehatan.

"Masih banyak wilayah terisolasi yang belum tersentuh bantuan. Mobilitas tim kemanusiaan terhambat karena akses yang terputus. Situasinya saat ini sangat kritis," kata Mangapul melalui keterangannya, Sabtu (6/12/2025).

Ia mengungkapkan, berdasarkan tinjauannya, bencana terparah di Sumut terjadi di Tapanuli Tengah. Ia menyebut kondisi lapangan jauh lebih memprihatinkan dibanding laporan yang muncul di media.

“Minimnya kesiapan pemerintah daerah dan provinsi sangat memperburuk keadaan. Alat berat sangat terbatas untuk membuka akses, bahkan perahu karet sangat minim. Begitu juga bantuan logistik daerah yang kurang. Tanpa intervensi pemerintah pusat, mustahil penanganan bencana ini berjalan cepat," ujarnya.

Ia menilai tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat untuk menunda penetapan status bencana nasional, terutama mengingat ancaman lanjutan yang kini membayangi masyarakat.

"Jika pemerintah pusat tidak segera turun tangan, korban akan terus bertambah, bukan hanya karena bencana awal, tetapi akibat kelaparan, penyakit, dan depresi. Rakyat di wilayah terdampak kini berada di ambang bencana kemanusiaan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, BPBD, serta TNI/Polri yang sudah bekerja maksimal meski kondisi di lapangan sangat berat. Namun, ia menegaskan bahwa skala bencana ini tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

“Tim di daerah sudah bekerja sampai kelelahan. Ini butuh kekuatan penuh dari pemerintah pusat. Karena itu, kami mendesak agar bencana Sumatera segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional," katanya tegas. (hm25)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN