Medan, MISTAR.ID
Menjawab keluhan masyarakat yang kerap didapat pada saat reses dan sosper, DPRD Medan mengaku siap memperjuangkan anggaran Rp10 miliar hingga Rp20 miliar dari P-APBD TA 2023 Kota Medan untuk menstabilkan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi di kota itu.
Ketua Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah menyebutkan, DPRD siap memperjuangkan anggaran itu dengan maksud pemerintah dapat membeli bahan pokok dari tangan pertama, yakni petani dan peternak.
“Kita sangat banyak menerima keluhan masyarakat terkait harga bahan pokok yang semakin tinggi. Untuk itu akan kita perjuangkan agar ada anggaran membeli langsung dari tangan pertama. Sebab bila dibeli dari tangan pertama, tentu harga akan lebih murah dan para pedagang masih bisa menjual kembali dengan harga yang terjangkau,” ucap Afif, Rabu (15/2/23).
Baca Juga:Tekan Inflasi, 32,6 Ton Beras Telah Digelontorkan Pemko Siantar di Pasar Murah
Dikatakan Afif, jika nantinya anggaran tersebut tersedia, dia meminta agar peran Perusahaan Umum Daerah (PUD) bisa berjalan efektif.
“Tentu PUD Pasar akan bertindak sebagai pembeli sekaligus distributor. Setelah membeli langsung dari petani dan peternak, PUD Pasar Kota Medan bisa menjual kembali ke pedagang dengan harga yang stabil,” kata Ketua DPC NasDem Kota Medan ini.
Afif menyebut, hanya langkah ini yang bisa dilakukan agar harga bahan pokok dan pangan bisa tetap stabil dan angka inflasi tidak terlalu tinggi.
“Kita berharap semua rencana ini bisa terealisasi, sehingga keluhan bisa masyarakat bisa terjawab dan harga bahan pokok bisa stabil,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirut PUD Pasar Kita Medan Suwarno menyambut baik rencana Komisi III DPRD tersebut.
“Tentu kita sangat senang. Usaha kita dalam menstabilkan harga bahan pokok mendapat dukungan dari DPRD,” ucap Suwarno.
Dikatakan Suwarno, saat ini pihaknya juga tengah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang ada di Provinsi Sumut.
“Kita sudah melakukan kolaborasi dengan PT Pilar Grup Indonesia untuk pendistribusian beras dan minyak goreng. Kemudian dengan Pemkab Dairi, pemko telah menandatangani Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk penyediaan komoditi cabai. Kita harap semua rencana baik DPRD bisa terealisasi,” pungkasnya. (rahmad/hm12)
