Medan, MISTAR.ID
Pengamat kebijakan publik, Prof Marlan Hutahaean menilai bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang dibuat di Indonesia secara asal-asalan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
Hal itu berdasarkan hasil risetnya pada tahun 2012 dan 2013 saat tergabung dalam tim yang mengkaji Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, kerja sama antara lembaga instansi pemerintah dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM).
“Hasil kajian itu menunjukkan bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan publik di republik ini yang dalam formulasinya, pembentukannya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Waktu itu kita tidak memiliki analis-analis kebijakan sehingga banyak kebijakan terutama di tingkat daerah dibuat asal-asalan,” ujarnya saat ditemui di Kampus Pascasarjana Nommensen, Medan, Jumat (20/9/24).
Guru Besar Universitas HKBP Nommensen (UHN) ini menjelaskan, yang dimaksud asal-asalan itu dalam arti pada saat pejabat daerah tertentu study banding ke suatu daerah lain, langsung mengcopy kebijakan tersebut untuk diterapkan di daerah yang dipimpinnya.
Baca juga:Jokowi Minta Jangan Ada Gejolak Hingga Pemerintahan Baru Terbentuk
“Jadi hanya sistem cepat, copy paste sehingga kaidah-kaidah misalnya dalam pembuatan peraturan perundangan, apakah Perda termasuk juga Undang-Undang (UU) itu ada unsur bypass-nya. Jadi lebih kepada pendekatan elitis dari para anggota dewan, pimpinan dewan, pemerintah daerah, atau kepala daerah,” jelasnya.
Menurut Kaprodi Magister Ilmu Administrasi UHN ini, untuk di Sumatera Utara (Sumut), sebenarnya tidak salah juga ketika mengadopsi suatu kebijakan dari daerah lain. Tetapi perlu dicek dulu kondisi daerahnya dengan mekanisme melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan naskah akademik.
“Bisa diformulasikan dulu agar masalahnya dan manfaat-manfaat ke depan itu betul-betul dikaji. Apapun bentuk kebijakannya sehingga ke depan lahir kebijakan yang memang relevan dengan keinginan dan masalah-masalah publik yang ada di Sumut,” sebutnya.
Kemudian Marlan mengingatkan, kalau kembali melihat kebelakang, dalam suatu kajian terdapat banyak sekali Perda-Perda yang dibatalkan pemerintah pusat, jumlahnya ribuan.
Baca juga:Pro Kontra Kebijakan Pemerintah akan Tutup Layanan Top Up Pulsa dan Game Online
“Bayangkan, pada masa itu dalam membuat sebuah Perda di tingkat kabupaten/kota sekitar 300 sampai 400 juta biayanya, kalau di provinsi mungkin bisa lebih dari itu. Jika ada ribuan Perda yang dibatalkan, maka kerugiannya bisa mencapai ratusan miliar bahkan lebih,” ungkapnya.
Oleh sebab itu ia menyarankan, agar kepala daerah dan wakil kepala daerah berikutnya untuk betul-betul menerapkan mekanisme dalam penyusunan Perda. Selain itu, juga menambah aanalis-analis kebijakan di tubuh ASN.
Baca juga:Jokowi Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Segera Berlari Kencang Setelah Dilantik
“Analis-analis kebijakan di teman-teman ASN di Sumut saya yakin belum begitu banyak. Padahal, ini sudah dilaunching pada Januari 2014 lalu terkait jabatan fungsional,” sebutnya.
Selain itu, masih dikatakan Marlan, pemerintah juga pada tahun 2020 atau 2019 pada periode kedua Presiden Jokowi sudah mencanangkan debirokratisasi dengan memangkas eselon.
“Dari 45 Eselon menjadi dua saja, selebihnya menjadi jabatan fungsional. Tujuannya adalah menjadi sebuah tim, salah satunya analis kebijakan. Ini yang kurang di Sumut. Sekarang ini ada memang memplot jabatan fungsional analis kebijakan, tetapi itu bukan berdasarkan tes hanya di plot-plot saja,” tambahnya.
Sektor yang Harus Diperhatikan Pemerintah Baru di Sumut
Profesor bidang Ilmu Administrasi Publik ini menilai, beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian pemerintahan Sumut ke depan adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Di pendidikan misalnya, mengapa sekolah-sekolah negeri kita tidak bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. Sementara sekolah swasta, di Sumut banyak SMA-SMA yang bagus. Itu bisa jadi bahan contoh,” sebutnya.
Karena menurutnya, anggaran untuk pendidikan termasuk besar, mencapai triliunan. Lantas, mengapa Provinsi Sumut tidak bisa menciptakan sekolah-sekolah unggul. Harus dicari di mana sumber masalahnya, apakah rekrutmen guru-gurunya kurang pas atau ada hal lain yang kurang mendukung atau bagaimana.
Baca juga:Kadinkes Sumut Pastikan Tak Ada Kasus Baru DBD di Nisel
“Karena apapun ceritanya kalau kita bicara bonus demografi di 2036 misalnya, ini kan bicara SDM seperti para siswa SMA saat ini, nanti setelah itu mereka akan menjadi usia produktif. Ini harus menjadi fokus juga bagi Pemerintahan Provinsi,” jelasnya.
Kemudian di bidang kesehatan, bagi Marlan pertanyaan besarnya adalah kenapa banyak orang Sumut lebih suka berobat ke Pinang daripada ke rumah sakit yang ada di Sumut. Padahal, dari sisi kualitas dokter, Sumut tidak kalah.
“Tetapi kalau dilihat dari sisi kebijakannya, kita kalah. Pertama, memang ini berkaitan dengan kebijakan di pusat, misalnya kalau di luar negeri berdasar informasi yang kita peroleh, dokter itu hanya bekerja di satu instansi saja, kalau dia sebagai dokter ya jadi dokter itu saja, jadi fokus,” terangnya.
Baca juga:2 Hal Perlu Dicermati DPRD Siantar yang Baru Dilantik
“Sementara kalau di kita, bisa merangkap beberapa, seperti menjadi akademisi, kemudian bisa sebagai dokter praktek, dan lainnya. Selain itu, kesejahteraan dokter ini juga perlu diperhatikan, agar mereka bisa fokus di satu rumah sakit saja tidak kemana-mana lagi. Jadi bisa memilih antara akademisi atau dokter, karena keduanya bisa sejahtera,” lanjutnya.
Kemudian terkait sarana prasarana, menurut Marlan, hal ini jadi salah satu tugas yang pertama bagi pemerintahan yang baru nanti di Sumut. Bagaimana mereka bisa meyakinkan publik Sumut bahwa rumah sakit di sini juga bagus dan layak.
“Paling tidak tahun kedua atau ketiga lah setelah memerintah, study banding saja. Atau, kontrak saja dokter dari sana kemari biar ada semacam kompetisi. Menteri Kesehatan juga sudah membuka peluang kan? Apapun ceritanya rakyat Sumut ini perlu sehat,” tambahnya.
Terakhir, terkait PUPR terutama pada prasarana jalan, pria ramah senyum ini menilai bahwa masih banyak yang perlu mendapat perhatian di Sumut, seperti jalan penghubung antar kabupaten.
Baca juga:Jokowi Sebut Progres IKN Baru 15 Persen pada Perayaan 17 Agustus 2024
“Kalau kita keliling-keliling di Sumut, di beberapa titik jalan penghubung antar kabupaten terdapat masalah, pemerintah harusnya cepat tanggap, karena sistem transportasi ini juga bagian terpenting dari suatu kemajuan daerah,” sebutnya.
Selanjutnya terkait dengan perumahan, bagi Marlan pemerintah harus memberi perhatian terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah di 33 kabupaten/kota di Sumut.
“Pemerintah harus mengerti dan paham dengan karakteristik masyarakat yang berbeda di antara pantai barat dan pantai timur Sumut. Mengapa pantai barat relatif lebih maju dibanding pantai timur yang merupakan daerah pesisir. Ini bisa menjadi PR bagi bagi pemerintahan yang baru nanti,” tutupnya. (maulana/hm17)
