“Pemprov Sumut memang tidak serius memikirkan masyarakat kecil . Contoh, penganggaran untuk dinas pertanian, dinas koperasi, dinas perdagangan, juga dinas perkebunan kelautan dan perikanan itu semuanya minimal,” tambahnya.
Kritik Fauzan semakin terasa tajam ketika dia menyoroti program “food estate” yang diusung pemerintah pusat, namun menilai bahwa hal tersebut belum terwujud karena prioritas politik yang mengarah pada Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Gara-gara persoalan Pilpres, maka Pilpres itu yang didahulukan, padahal niatnya baik mau bikin food estate, tapi sampai hari ini kan tidak terwujud,” tegasnya.
Baca juga :Â Harga Beras Bulog di Atas HET Ditemukan di Pasar Tradisional Medan
Politisi PAN itu melanjutkan kritiknya terhadap pemerintah daerah dengan menyoroti kurangnya dukungan kepada lembaga seperti Bulog dan koperasi yang dapat berperan dalam menstabilkan harga di pasaran.
Fauzan menyimpulkan Pemprov Sumut terkesan tidak memiliki niat untuk mengurusi masyarakatnya ekonomi lemah.
“Pemprov Sumut lebih doyan mengerjakan banyak program mercusuar. Untuk apa itu buat sport center? Kemudian banyak perbaikan infrastruktur yang menelan biaya sampai Rp3 triliun yang sampai hari ini juga cacat hukum, tapi tidak memberi perhatian kepada masyarakat ekonomi lemah,” sebutnya.
Baca juga :Â Harga Beras Tinggi, Pemko Medan Fokus Lakukan Sidak
Sementara infrastruktur mendapat perhatian besar, anggaran yang diperuntukkan kepada Dinas Pertanian nilainya masih sangat minim, yakni tidak sampai Rp100 miliar.
Hal ini, menurut Fauzan, membuat Kadis Pertanian hanya bisa bekerja tiga bulan, selebihnya terpaksa menghadapi keterbatasan akibat anggaran yang minim. (hutajulu/hm18)
