ICMI Sumut Desak Pemerintah Pusat Serius Tangani Bencana Sumatera

Ketua Pemuda ICMI Sumut, Irwansyah Putra Nasution SH MH saat memberi sambutan di forum Nasional ICMI yang dilaksanakan di Bali, Minggu (7/12/2025). (foto: istimewa/mistar)
Bali, MISTAR.ID
Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Utara meminta pemerintah pusat menangani bencana di wilayah Sumatera dengan lebih serius dan maksimal.
“Pemerintah harus serius. Penanganannya jangan setengah-setengah. Masih banyak daerah yang belum tersentuh, rakyat kelaparan,” ujar Ketua Pemuda ICMI Sumut, Irwansyah Putra Nasution SH MH, dalam Forum Nasional ICMI di Bali, Minggu (7/12/2025).
Ia menyebutkan, hingga kini masih banyak wilayah yang belum menerima bantuan memadai, baik makanan maupun obat-obatan, terutama di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, hingga Aceh.
“Mulai dari pencarian korban hingga pemulihan kesehatan, ekonomi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur, semuanya masih jauh dari cukup,” kata pria yang akrab disapa Ibey itu.
Ibey menilai ketahanan masyarakat terus diuji sementara keseriusan pemerintah pusat dalam penanganan bencana patut dipertanyakan. Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam menghadapi bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat lemah. Padahal, pemerintah pusat memiliki kewenangan dan anggaran yang lebih besar.
“Pemerintah daerah anggarannya terbatas, peralatannya juga terbatas. Karena itu, pemerintah pusat harus menetapkan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional,” ucap Wakil Ketua ICMI Orwil Sumut tersebut.
Ia mengingatkan Sumatera adalah bagian penting dari Indonesia, dan masyarakat yang menjadi korban bencana tidak boleh dibiarkan menderita lebih lama karena penanganan yang tidak maksimal.
Ibey juga mendorong para tokoh ICMI—mulai dari profesor, pejabat, hingga tokoh politik—untuk bersama-sama mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera.
Ia mengkritik pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut bencana Sumatera sebagai bencana biasa. “Tidak ada negosiasi. Pemerintah pusat harus hadir penuh dan segera menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” tuturnya. (hm24)























