Medan, MISTAR.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menyoroti sejumlah persoalan di Tanah Air yang dak kunjung selesai di era pemerintahan Prabowo–Gibran. HMI Medan juga memberikan rapor merah kepada pemerintahan Prabowo–Gibran selama dua tahun memimpin Indonesia.

Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI Medan, Ilham Budiman Panggabean, meminta Prabowo–Gibran untuk segera menyelamatkan Indonesia.

"Banyak persoalan di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran tak kunjung usai hingga saat ini. Selamatkan Indonesia, karena saat ini menurut kami kekuasaan kehilangan empati terhadap rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).

Ilham mengurai persoalan-persoalan yang tak kunjung usai tersebut. Pertama, banjir Sumatra yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir 2025 hingga kini belum tuntas pemulihannya.

"Ditambah baru-baru ini banjir kembali terjadi di Kota Subulussalam, Aceh, di Kabupaten Langkat, Sumut, di Kabupaten Solok, Sumbar. Belum lagi bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini masih memerlukan perhatian dan pemulihan berkelanjutan," katanya.

Ilham mengakui bencana alam sepenuhnya tidak dapat dicegah, tetapi keterlambatan, lemahnya kesiapsiagaan, dan buruknya koordinasi antar pemangku kepentingan harus menjadi evaluasi serius.

Ilham menambahkan, penderitaan rakyat semakin memuncak ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kalimantan, Sumatra, hingga Papua yang dampaknya bahkan lintas batas negara.

"Memang sudah dilakukan upaya pemadaman, tetapi mengapa karhutla bisa terjadi berulang? Bagaimana pencegahan, perlindungan gambut, pengawasan konsesi, keterbukaan data, dan penegakan hukumnya? Jika asap telah melumpuhkan aktivitas masyarakat, ganggu kesehatan masyarakat, hingga aktivitas pendidikan lintas negara, maka persoalan karhutla ini tidak boleh berhenti sebagai laporan pemadaman harian semata," ucapnya.

Ia juga menyoroti persoalan ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran. Ilham memaparkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia sebesar 4,65 persen dan rata-rata upah buruh Rp3,39 juta per bulan pada Mei 2026. Sementara itu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.

"Data tersebut harus dilihat bersama. Pertumbuhan ekonomi merupakan capaian makro yang penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan semua masyarakat telah memperoleh pekerjaan layak dan merasakan peningkatan kesejahteraan," kata Ilham.

Tak hanya itu, HMI Medan juga menyoroti persoalan korupsi di Indonesia yang saat ini menurut Transparency International, skor Indonesia 34 dari 100 dengan peringkat 109 dari 182 negara dalam indeks persepsi korupsi yang dirilis pada tahun 2026.

"Oleh karena itu, menyelamatkan Indonesia harus dimulai dengan keberanian mengakui masalah dan memperbaikinya. Pemerintah perlu menetapkan target pemulihan korban bencana, membuka data karhutla dan penegakan hukum, mengevaluasi program berskala besar, memperkuat penciptaan lapangan kerja, dan memastikan anggaran negara menghasilkan manfaat yang dapat diukur," ucapnya.

HMI Medan juga mengajak masyarakat, akademisi, organisasi sipil, dan media untuk ikut mengawasi kebijakan secara kritis dengan berpegang pada fakta.

"Jika pemerintah tak mampu menunjukkan perbaikan yang nyata, rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban melalui pengawasan publik, lembaga perwakilan, proses hukum, aksi dan mekanisme konstitusional. Kemarahan rakyat tidak boleh diremehkan, tetapi harus dijawab dengan perbaikan nyata, bukan dibiarkan berkembang menjadi konflik," tutur Ilham.