Medan, MISTAR.ID
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berpesan agar semua pemerintah daerah bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu disampaikannya saat acara Kikc Off Meeting Opini WTP LKPD Pemerintah Provinsi Sumut dan Pemkab/Pemko di Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro Medan, Senin (14/8/2023).
Edy mengatakan, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBD, tanda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.
Baca Juga:Â Ranperda APBD Siantar 2022 Disetujui, Susanti:Evaluasi Peningkatan Kinerja
“Bukan hal yang mudah untuk meraih ini. Tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan. Kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP. Agar tak ada lagi yang WDP,” ucapnya.
Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, kata dia, ada 8 daerah yang belum meraih WTP untuk LKPD tahun 3023. Tetapi 14 pemerintah daerah sudah meraih di atas 4 kali berturut-turut.
“Lima kali berturut-turut mendapat bonus dari Kemenkeu, dan itu patut diapresiasi. Pemprov Sumut juga seharusnya memberikan apresiasi kepada yang berhasil WTP, ini tanda awal baiknya pengelolaan keuangan, bisa kita pertanggungjawabkan,” sebutnya.
Baca Juga:Â 8 Daerah di Sumut Tak Raih WTP, Ini Respon Gubsu
Berikut daftar 14 pemerintah daerah di Sumut yang meraih opini WTP:
1. Pemkab Labuhanbatu Utara 10 kali
2. Pemkab Tapanuli Selatan 9 kali
3. Pemkab Tapanuli Utara 9 kali
4. Pemprov Sumut 9 kali
5. Pemkab Humbang Hasundutan 7 kali
6. Pemkab Toba 7 kali
7. Pemkab Samosir 6 kali
8. Pemkab Asahan 6 kali
9. Pemko Tebing Tinggi 5 kali
10. Pemkab Batubara 5 kali
11. Pemko Gunungsitoli 5 kali
12. Pemko Sibolga 5 kali
13. Pemkab Deli Serdang 5 kali
14. Pemkab Serdang Bedagai 5 kali. (Jonatan/hm22)
