DPRD Sumut Dorong Pembangunan Pascabencana Berjalan Optimal

Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Viktor Silaen. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumatera Utara, Viktor Silaen, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk memastikan pembangunan pascabencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota berjalan optimal.
Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar tersebut menyikapi status penanganan bencana yang saat ini berfokus pada sektor pembangunan, sesuai pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution beberapa waktu lalu kepada wartawan.
“Kita mendorong Pemprov Sumut untuk melakukan proyeksi titik lokasi yang paling berdampak akibat bencana, supaya proses pembangunan di wilayah terdampak dapat dipulihkan secara optimal,” katanya kepada Mistar, Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, status masa transisi dengan fokus pembangunan di wilayah terdampak bencana di Sumut harus benar-benar dikaji secara maksimal. Ia menilai proses relokasi permukiman warga yang sudah tidak layak huni harus menjadi perhatian khusus pemerintah.
“Proses relokasi harus diperhatikan dengan matang, pembangunan harus merata bagi masyarakat yang terdampak. Pemerintah harus hadir secara maksimal dalam menyikapi kondisi kerusakan rumah maupun hunian masyarakat yang dilanda bencana longsor dan banjir kemarin,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik merupakan bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana. Pasalnya, ia menilai sektor-sektor tersebut menjadi indikator pendukung kembalinya aktivitas masyarakat.
“Jadi selain infrastruktur jalan, jembatan, maupun hunian masyarakat, beberapa sektor seperti sekolah, klinik maupun rumah sakit, serta pelayanan administrasi dan publik harus menjadi prioritas pemerintah dalam membangun kembali,” ucap Viktor yang baru terpilih sebagai Bendahara Partai Golkar Sumut.
Lebih jauh, ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menurunkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan di tiga provinsi di Pulau Sumatera yang dilanda bencana beberapa waktu lalu. (hm25)













