Medan, MISTAR.ID

Realisasi penyaluran bantuan pangan di Sumatera Utara (Sumut) tercatat baru menyentuh angka 89,7 persen hingga tenggat waktu yang ditetapkan hari ini, Rabu (31/12/2025). Faktor cuaca ekstrem dan kerusakan jalur darat akibat bencana alam menjadi hambatan utama yang menyulitkan pengiriman logistik ke berbagai pelosok desa.

Merespons kondisi tersebut, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut telah mengajukan perpanjangan masa penyaluran kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas). Targetnya, seluruh bantuan dapat tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat yang berhak paling lambat 31 Januari 2026.

Pemimpin Wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menegaskan bantuan pangan merupakan hak masyarakat yang wajib ditunaikan terlepas dari sesulit apapun kondisi di lapangan.

"Kendala utamanya adalah jalur darat yang banyak terputus, sehingga menyulitkan logistik pengiriman ke desa-desa dan kelurahan. Namun, pemerintah berkomitmen bantuan ini harus sampai ke tangan masyarakat. Jika hingga 31 Januari masih ada lokasi yang belum terjangkau, kami akan minta perpanjang lagi," kata Budi, Rabu (31/12/2025).

Budi memerinci terdapat 13 kabupaten/kota di Sumut yang penyalurannya belum tuntas 100 persen akibat terdampak bencana alam dan isolasi jalur logistik. Wilayah-wilayah tersebut meliputi, Medan, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Humbang Hasundutan (Humbahas), Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias.

Untuk mempercepat distribusi, Bulog kini mengerahkan anak perusahaannya sendiri, JPL (Jasa Prima Logistik), untuk mengangkut beras dan Minyakita langsung dari gudang menuju kantor kelurahan atau desa di wilayah-wilayah tersebut.

Mengingat urgensi bantuan di tengah masa tanggap darurat, Bulog Sumut menerapkan sistem pengawasan berlapis guna memastikan bantuan tidak hanya sampai, tetapi juga tepat sasaran dan kualitasnya terjaga.

"Kami laksanakan pemantauan secara berlapis. Mulai dari internal di kantor cabang seperti Sibolga, tim independen dari Kanwil, Satuan Pengawasan Intern (SPI), hingga tim evaluator dari kantor pusat diturunkan untuk mengecek proses ini," ucap Budi.

Bantuan pangan yang disalurkan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, sekaligus menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di wilayah yang sedang dalam masa pemulihan pascabencana.