Dikatakannya, langkah MUI yang mengeluarkan fatwa haram terhadap produk Israel, maupun produk yang terafiliasi dengan Israel dan dilanjutkan dengan kemungkinan mencabut sertifikat halal di perusahaan tersebut.
Di atas kertas kebijakan ini sangat berpotensi menekan kinerja perusahaan yang menjadi target MUI.
“Terlebih bagi perusahaan yang menjual produk makanan cepat saji. Akan sangat dengan mudah terdampak dari kebijakan tersebut. Nah, kalau produk kebutuhan rumah tangga harian dan tidak ada subtitusinya, ini sangat merepotkan tentunya,” kata Gunawan.
Namun, lanjut Gunawa, ada cara yang lebih mudah untuk melihatnya, yakni memantau perkembangan harga saham perusahaan tersebut di BEI (Bursa Efek Indonesia).
“Dari hasil pengamatan saya belakangan ini, mayoritas perusahaan yang menjual produk yang diharamkan MUI bergerak dalam kecenderungan melemah khususnya setelah awal Oktober kemarin,” ungkapnya.
Baca Juga:Â Sampai Desember 2023, Disperindag Sumut Buka Pasar Murah Setiap Jumat dan Sabtu
Artinya harga saham perusahaan tersebut turun beriringan dengan meningkatnya aksi protes ke Israel, maupun boikot produk perusahaan yang terafiliasi mendukung gerakan Israel.
Meskipun belum tentu 100 persen penurunan harga saham dikarenakan aksi boikot, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan harga suatu saham.
“Begitupun, yang perlu diwaspadai, aksi boikot ini berpeluang mendorong perusahaan merumahkan karyawan jika terjadi gangguan serius pada kinerja penjualannya,” jelas Gunawan.
Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan untuk membeli produk yang terang-terangan membela Israel atas Palestina.
Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan wajib hukumnya mendukung kemerdekaan Palestina dan haram hukumnya mendukung Israel dan para pendukungnya. (Anita/hm22)
