Jakarta, MISTAR.ID
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengingatkan pemerintah desa agar meningkatkan perannya dalam percepatan penurunan angka stunting, kematian bayi dan ibu di Indonesia.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Irma Ardiana menyebut desa memegang peranan penting dan strategis untuk mengoptimalkan penurunan ketiga masalah ini, Sebab, desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa) di mana tujuan pembangunan desa antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia.
Baca juga:Â Pemprov Kebut Percepatan Intervensi Stunting di Sumut
Ardiana kemudian menyoroti salah satu peran desa dalam mengoptimalkan penurunan angka stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi adalah menyelenggarakan program Bina Keluarga Balita (BKB).
BKB merupakan program pembinaan keluarga untuk mencapai tumbuh kembang balita yang optimal. Sasarannya adalah keluarga atau orang tua yang memiliki balita hingga usia lima tahun.
“Pemerintah yang paling dekat dengan kelompok kegiatan BKB adalah desa, di mana lembaga ini memiliki peran besar dalam penyelamatan 1.000 hari pertama kehidupan,” ujarnya, Kamis (25/7/24).
Baca juga:Â Pentingnya Nutrisi Anak dalam Mencegah Faltering Growth dan Stunting
Ia juga menyampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menargetkan pada tahun 2024, sekitar 90 persen desa harus melaksanakan program BKB. Saat ini, ia menyatakan bahwa target tersebut telah tercapai.
“Berdasarkan data kami, pada tahun 2023, target tersebut telah tercapai sebesar 95 persen. Data ini diperoleh dari pelaksanaan percepatan penurunan stunting pada tahun 2023,” terangnya.
Namun, Ardiana menegaskan bahwa desa tetap bertanggung jawab untuk memastikan kualitas kelas parenting melalui BKB dapat mengatasi berbagai kendala dalam percepatan penurunan stunting. (antara/hm17)
