Medan, MISTAR.ID
Sejumlah politikus dalam sepekan terakhir diangkat menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebanyakan mereka berasal dari pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu.
Beberapa di antaranya yaitu, Grace Natalie dan Fuad Bawazier yang diangkat sebagai komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID), dan politikus Partai Gerindra Simon Mantiri menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Pengamat politik sekaligus staf ahli MPR RI, Boy Anugerah saat dihubungi mistar.id menjelaskan, seharusnya BUMN hadir sebagai kepanjangan tangan negara untuk mengelola kekayaan alam Indonesia bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Hal ini sulit terwujud ketika tata kelola BUMN dikelola secara politis, bukan berbasis profesionalisme,” ungkapnya, Jumat (14/6/24).
Baca juga:Â Kementerian BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Sepekan
Mengenai bagi-bagi kursi komisaris ini, Boy menilai, hal ini merupakan bentuk tata kelola BUMN yang tidak berbasis kebutuhan, kompetensi, dan sangat kental unsur politisnya.
Pemangku kekuasaan perlu melakukan istighfar politik, merenungi kembali makna filosofis eksistensi dan fungsionalitas BUMN.
“Ini bentuk cara pikir sempit kontestan Pemilu yang berpijak pada prinsip winner takes all, sehingga kemaslahatan publik terabaikan. Mengelola republik di era modern harus memegang prinsip manajemen yang baik dan benar, bukan seperti raja-raja tempo dulu,” lanjutnya.
Posisi komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kerja dan kinerja manajemen. Oleh sebab itu, mereka yang duduk semestinya yang paham core business perusahaan dan cakap dalam pengawasan.
Baca juga:Â Grace Natalie Non Aktif di PSI, Kini Jadi Komisaris Mind Id
“Sudahi kebijakan bagi-bagi jabatan komisaris untuk caleg gagal, relawan, dan simpatisan pemenang Pemilu. Untuk BUMN yang lebih baik,” tutup Boy. (maulana/hm20)
