Medan, MISTAR.ID

Pengamat politik, Emrus Sihombing memberikan solusi dan menyarankan pemerintah mencari sumber pendanaan baru, di antaranya dengan menekan praktik korupsi di sektor pertambangan serta mengurangi pemborosan anggaran.

“Hentikan korupsi di pertambangan, semua jenis pertambangan. Aneka tambang, bukan perusahaan ya. Baru kemudian batubara, nikel dan lain sebagainya. Zero kan di situ. Tidak ada korupsi. Sehingga bisa digunakan untuk MBG, jadi kesehatan dan pendidikan tidak terganggu,” katanya.

Kemudian, dana-dana pemborosan selama masa pemerintahan sebelumnya, dapat dilihat dan dijadikan pembelajaran sehingga tidak ada lagi pemborosan di masa saat ini.

“Karena bisa saja pembangunan itu kemarin kita gunakan seratus perak, di real di lapangan tidak seratus perak kan, jadi bisa digunakan ke sana,” tuturnya.

Di luar kasus korupsi, ia juga menyoroti energi yang dapat menjadi sumber dana bagi pemerintah. Sebagai salah satu contoh adalah pemasangan turbin di laut. Arus laut yang keras dinilai dapat menghasilkan energi listrik.

“Di laut itu walaupun permukaannya tenang, arus laut kan keras. Nah bisa tidak dibuat itu memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik? Saya melihat pemerintah belum bekerja, belum berkeringat lah. Sehingga apa yang terjadi, adalah pemindahan alokasi dana,” ujar Emrus.

Selain itu, ia juga mengusulkan alternatif skema penyaluran bantuan, seperti pemberian dana langsung kepada orang tua agar pengelolaan gizi anak lebih fleksibel dan efisien.

“Sehingga tidak ada cost gaji sopir MBG, juru masak, dan lain-lain. Bisa dihemat itu semua. Sehingga kalau Rp10.000 diterima masyarakat, nilai makanan itu bisa jadi Rp15.000. Oleh karena itulah, ini soal strategi,” katanya.

Di sisi lain, Emrus menilai program MBG perlu dievaluasi dan dijalankan secara lebih selektif agar tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya penerima dari kalangan mampu, sementara kelompok yang lebih membutuhkan justru belum tersentuh.

“Harusnya menurut saya selektif yang memang benar kurang gizi, masih membutuhkan gizi, ya di sisirlah. Dari pinggiran-pinggiran desa, ke nelayan dan lain-lain sebagainya. Jadi, tepat mendapat asupan gizi ini bagi yang tepat,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, berdasarkan pengamatan Mistar di lapangan, masih terdapat sekolah yang membutuhkan program MBG namun belum menerima, seperti SMA Negeri yang beralamat di Kecamatan Medan Labuhan, sementara sekolah dengan kondisi ekonomi relatif mampu justru telah lebih dahulu mendapatkan program tersebut.