Washington, MISTAR.ID – Senator Amerika Serikat (AS) Thom Tillis mengecam rencana militer AS menyiarkan secara langsung eksekusi mati Nidal Malik Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat yang membunuh 13 orang dalam penembakan di pangkalan militer Fort Hood pada 2009.

Tillis menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang “sangat menjijikkan”. Kritik itu disampaikan setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan bahwa pelaksanaan hukuman mati Hasan dengan regu tembak akan dibuka untuk umum dan direncanakan disiarkan secara langsung.

“Hasan seharusnya menghadapi hukuman mati, tetapi mengeksekusinya di depan umum dan menyiarkannya secara langsung? Sungguh menjijikkan,” tulis Tillis melalui akun media sosial X pada Kamis (8/10/2026).

Ia menambahkan bahwa eksekusi publik identik dengan praktik yang dilakukan rezim otoriter dan tidak seharusnya diterapkan di Amerika Serikat.

Chris Murphy Juga Kritik Rencana Siaran Eksekusi

Kritik serupa disampaikan Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat. Ia menyebut rencana penayangan langsung eksekusi Hasan sebagai tindakan yang menjijikkan dan mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan pelaksanaan hukuman mati sebagai tontonan publik.

Dalam wawancara di program OutFront CNN pada Kamis malam, Murphy membandingkan rencana tersebut dengan praktik eksekusi yang dilakukan kelompok ISIS.

Murphy menegaskan bahwa perdebatan mengenai hukuman mati seharusnya dibedakan dari keputusan untuk menayangkan pelaksanaan eksekusi kepada masyarakat luas.

Menurutnya, eksekusi di hadapan publik merupakan praktik yang tidak semestinya kembali diterapkan di Amerika Serikat pada era modern.

Pernyataan Tillis dan Murphy menunjukkan adanya kritik dari anggota Kongres terhadap kebijakan penayangan eksekusi, meskipun keduanya memiliki latar belakang partai politik berbeda.

Pete Hegseth Ingin Publik Menyaksikan Eksekusi

Sebelumnya, Hegseth mengumumkan bahwa Hasan dijadwalkan menjalani eksekusi mati menggunakan regu tembak pada 3 Desember 2026 di Fort Hood, Texas.

Dalam wawancara dengan media Real America's Voice di atas kapal USS Abraham Lincoln, Hegseth mengatakan pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Ia beralasan bahwa masyarakat perlu memahami konsekuensi serius dari kejahatan yang dilakukan Hasan.

Departemen Pertahanan AS menyatakan eksekusi akan dibuka untuk umum. Namun, rincian mengenai mekanisme siaran langsung dan akses penonton belum dijelaskan secara lengkap dalam informasi yang tersedia.

Nidal Hasan Bunuh 13 Orang dalam Penembakan Fort Hood

Nidal Malik Hasan merupakan mantan mayor Angkatan Darat AS yang bekerja sebagai psikiater militer. Pada 5 November 2009, ia melakukan penembakan di pangkalan militer Fort Hood di Texas.

Serangan tersebut menewaskan 13 orang dan melukai puluhan lainnya.

Pada 2013, Hasan dinyatakan bersalah atas 45 dakwaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan berencana. Ia kemudian diberhentikan dari dinas militer dan dijatuhi hukuman mati.

Kasus tersebut menjadi salah satu penembakan paling mematikan yang terjadi di instalasi militer Amerika Serikat.

Menurut informasi yang dikutip dari Angkatan Darat AS, pelaksanaan eksekusi Hasan dijadwalkan pada 3 Desember 2026. Namun, perkembangan proses hukum masih dapat memengaruhi jadwal tersebut.

Eksekusi Publik Terakhir di AS Terjadi pada 1936

Rencana penayangan langsung eksekusi Hasan juga menjadi sorotan karena eksekusi publik sangat jarang terjadi dalam sejarah modern Amerika Serikat.

Eksekusi publik terakhir yang secara luas diakui di negara tersebut berlangsung pada 1936 di Kentucky, ketika seorang terpidana pembunuhan dihukum gantung di hadapan ribuan penonton.

Sementara itu, eksekusi terakhir oleh militer AS berlangsung pada 1961. Jika eksekusi Hasan terlaksana sesuai jadwal, peristiwa tersebut akan menjadi eksekusi militer pertama dalam lebih dari enam dekade.

Aturan militer AS memungkinkan setidaknya dua perwakilan media menghadiri pelaksanaan eksekusi. Namun, penayangan eksekusi secara langsung kepada publik belum pernah dilakukan dalam praktik modern yang dirujuk oleh laporan tersebut.

Berdasarkan data Pusat Informasi Hukuman Mati, terdapat empat terpidana lain dalam daftar hukuman mati militer AS selain Hasan.

Perdebatan mengenai rencana tersebut kini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati, tetapi juga batas antara keterbukaan pemerintah, kepentingan publik, dan penayangan kekerasan secara langsung.