PBB, MISTAR.ID
Rusia dan China memveto desakan Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak dalam konflik Israel-Hamas.
Amerika Serikat (AS) meminta agar dilakukan jeda pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan, perlindungan warga sipil dan menghentikan persenjataan Hamas dan kelompok militan lainnya di Jalur Gaza, Rabu (25/10/23).
Amerika Serikat mengajukan draf resolusi pada Sabtu (21/10/23) ketika kecaman global semakin meningkat atas krisis kemanusiaan yang memburuk serta jumlah kematian warga sipil yang terus meningkat di Gaza.
Baca Juga:Â Jelang Pemilu 2024, Joe Biden Bakal Kehilangan Dukungan Umat Islam
Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah AS memveto draf yang berfokus pada kemanusiaan dari Brasil, dengan alasan perlu lebih banyak waktu untuk diplomasi yang dipimpin AS.
Teks awal AS mengagetkan banyak diplomat dengan pernyataan blak-blakannya yang menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan menuntut Iran menghentikan ekspor senjata ke kelompok militan. Namun, teks akhirnya diubah menjadi lebih lunak sebelum diputuskan dalam pemungutan suara.
“Kami telah mendengarkan semua pendapat anda. Meskipun pemungutan suara hari ini adalah kemunduran, kita tidak boleh patah semangat,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada 15 anggota dewan setelah veto ganda, yang digambarkannya sebagai hal memalukan.
Ini merupakan langkah langka Amerika Serikat dalam mengusulkan tindakan Dewan Keamanan. Washington secara tradisional telah melindungi sekutunya Israel di badan dunia ini.
Baca Juga:Â Sekjen PBB: Ada Pelanggaran Hukum di Gaza
Sepuluh anggota memberikan suara mendukung AS, sementara Uni Emirat Arab memberikan suara menentang, dan Brasil serta Mozambik abstain.
“Draf tersebut tidak mencerminkan desakan terbesar dunia untuk gencatan senjata, akhir dari pertempuran, dan tidak membantu menyelesaikan masalah,” kata Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, kepada dewan setelah pemungutan suara, dikutip dari Reuters.
“Saat ini, gencatan senjata bukan hanya istilah diplomasi. Ini berkaitan dengan kehidupan dan kematian banyak warga sipil,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengimbau untuk gencatan senjata kemanusiaan. (Mtr/hm22)
