Copenhagen, MISTAR.ID

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memilih menempuh jalur diplomasi dengan Amerika Serikat terkait polemik Greenland, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai wilayah tersebut.

Menjelang agenda pertemuan di Washington yang dimulai Senin (12/1/2026), Frederiksen mengakui adanya ketegangan dalam isu Greenland.

“Ini adalah momen yang menentukan,” ujar Frederiksen, dikutip dari AFP.

Melalui unggahan di Facebook, Frederiksen menegaskan komitmen negaranya untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar Denmark. “Kami siap membela nilai-nilai kami, di mana pun diperlukan, termasuk di kawasan Arktik. Kami percaya pada hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa,” tulisnya.

Sejumlah negara Eropa segera menyatakan dukungan terhadap Denmark. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengecam pernyataan Trump yang menyebut Washington akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka.

“Swedia, negara-negara Nordik, negara-negara Baltik, serta sejumlah negara besar Eropa berdiri bersama sahabat kami, Denmark,” kata Kristersson dalam konferensi pertahanan di Salen.

Dukungan serupa juga datang dari Jerman. Menjelang pembahasan di Washington, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul lebih dulu menggelar pertemuan di Islandia sebelum bertemu Menlu AS Marco Rubio.

Pertemuan tersebut membahas “tantangan strategis kawasan Utara Jauh”.

“Keamanan di Arktik menjadi semakin penting dan merupakan bagian dari kepentingan bersama kita di NATO,” ujar Wadephul dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Islandia Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir.

Meski demikian, Wadephul menegaskan bahwa penentuan masa depan Greenland merupakan hak rakyat Greenland dan Denmark.

Negara-negara Eropa bergerak cepat menyelaraskan sikap setelah Gedung Putih menyampaikan keinginan Trump untuk membeli Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Pada Selasa, tujuh negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia, menandatangani surat bersama yang menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut.

Trump sebelumnya menyatakan penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, seiring meningkatnya aktivitas militer Rusia dan China di kawasan Arktik.

Panglima Tertinggi NATO Jenderal Alexus Grynkewich mengatakan negara-negara anggota aliansi sedang mendiskusikan status Greenland. Ia menegaskan tidak ada “ancaman langsung” terhadap wilayah NATO, namun menambahkan bahwa kepentingan strategis di Arktik berkembang dengan sangat cepat.

Greenland sendiri merupakan bekas koloni Denmark hingga 1953. Wilayah itu memperoleh pemerintahan sendiri 26 tahun kemudian dan kini tengah mempertimbangkan untuk melonggarkan hubungan dengan Kopenhagen.

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Greenland secara tegas menolak kemungkinan pengambilalihan oleh Amerika Serikat. (hm20)