Bangkok, MISTAR.ID – Pemerintah Tailan berencana menerapkan program pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengurangi jumlah aparatur negara hingga 5 persen setiap tahun.

Hingga Juni 2023, Tailan tercatat memiliki sekitar 1,68 juta PNS. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah menekan belanja pemerintah dan memperkuat konsolidasi fiskal.

Wakil Perdana Menteri, Pakorn Nilprapunt, mengatakan program tersebut diperkirakan mulai dijalankan pada tahun fiskal 2027. Pada tahap awal, kebijakan ini akan menyasar pegawai berusia 50 tahun ke atas.

“Pegawai berusia mulai 40 tahun juga berpeluang mengikuti program tersebut apabila memiliki kondisi kesehatan yang buruk atau harus merawat anggota keluarga,” ucap Pakorn.

Dikutip dari Bloomberg, Senin (12/10/2026), Pakorn memperkirakan tahap pertama program pensiun dini membutuhkan anggaran sekitar 7 miliar baht. Nilai tersebut setara dengan sekitar US$209 juta atau Rp3,74 triliun berdasarkan kurs Rp17.899 per dolar AS.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemberian kompensasi lebih dari 12 kali gaji bulanan bagi pegawai yang mengikuti program tersebut. Meski demikian, besaran pasti kompensasi masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Rencana pengurangan jumlah aparatur ini sejalan dengan fokus pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul terhadap konsolidasi fiskal. Pemerintah berupaya mengendalikan belanja negara yang relatif tinggi dan diperkirakan mendekati batas yang telah ditetapkan sendiri, yakni 70 persen.

“Sejumlah lembaga terkait masih merampungkan rincian program sebelum diajukan kepada kabinet untuk memperoleh persetujuan,” tuturnya.