Taipei, MISTAR.ID
Mantan Perdana Menteri Inggris, Liz Truss bertemu dengan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen. Pada kesempatan itu,Truss terus menyerukan permintaanya kepada negara-negara demokrasi di seluruh dunia untuk mendukung Taiwan dalam menghadapi tekanan China.
Pada saat itu juga, dalam bidang ekonomi, Truss menyatakan keinginannya untuk melihat perkembangan NATO, di mana negara-negara dengan pemikiran serupa dapat bekerja sama “untuk menolak paksaan rezim otoriter”.
Baca Juga:Liz Truss Mencap China Sebagai Ancaman Keamanan Inggris
“Apa yang telah dicapai di sini, di Taiwan, harus dilindungi. Komunitas internasional dan negara-negara bebas demokratis internasional harus mendukung upaya-upaya Anda,” kata Truss, Jumat 919/5/23).
Melihat dukungan itu, Tsai berterima kasih kepada Truss. Menurut Tsai, Truss bertindak dalam solidaritas bersama negara-negara demokratis di seluruh dunia dengan harapan dapat meningkatkan kekuatan mereka.
“(Dukungan) ini dapat memperdalam dan memperluas jangkauan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi kami,” kata Tsa.
Ia menambahkan bahwa Taiwan akan bahu-membahu dengan Inggris ketika kedua pihak berupaya memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemakmuran di seluruh dunia.
Baca Juga:Pemerintah Inggris Hadapi Panggilan Soal Peretasan Telepon Liz Truss
Tsai mengatakan Taiwan dan Inggris telah mendapat keuntungan dari kerja sama di berbagai sektor dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap dapat bekerja sama lebih lanjut dalam ketahanan rantai pasokan dan keamanan dunia maya, serta di bidang sains dan teknologi yang sedang berkembang.
Sementara itu, China mengkritik kunjungan Truss ke Taiwan sebagai upaya untuk menarik perhatian demi kepentingan politiknya sendiri.
China menganggap, pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing telah mengindikasikan upaya penyatuan kembali Taiwan dengan daratan China meski dengan kekerasan.
Truss, perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah Inggris, mengundurkan diri pada tahun lalu karena krisis politik yang disebabkan oleh rencana ekonominya setelah menjabat sekitar 40 hari.(antara/hm17).
