Medan, MISTAR.ID

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan memperberat hukuman mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik (HAM), Mangapul Bakara, menjadi 2 tahun penjara.

Sebelumnya pada tingkat pertama, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, pria berusia 66 tahun itu dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Majelis hakim PT Medan yang dipimpin Longser Sormin meyakini Mangapul terbukti bersalah mengorupsi pengelolaan keuangan negara pada Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP HAM Medan tahun 2018 sebesar Rp8.059.455.203 (Rp8 miliar lebih) sebagaimana dakwaan subsider.

Adapun dakwaan subsider yang dimaksud tersebut, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun," ucap Sormin dalam putusan banding No. 48/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN yang dilihat Mistar, Jumat (14/2/25).

Selain itu, Hakim Tinggi juga memperberat hukuman denda terhadap Mangapul menjadi sebesar Rp200 subsider 2 bulan kurungan. Pada tingkat pertama sebelumnya, Mangapul didenda sejumlah Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan.

Tak sampai situ, hukuman Mangapul juga diperberat dengan pembebanan uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara yang telah dinikmati senilai Rp895.495.021 (Rp895 juta lebih). Sebelumnya Mangapul tak dibebankan membayar UP.

"Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar UP paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut," kata Sormin.

Namun, lanjut Sormin, dalam hal apabila Mangapul tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

"Menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujarnya.

Meski demikian, hukuman PT Medan masih lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan yang menuntut Mangapul 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Mangapul juga dituntut untuk membayar UP sebesar Rp2.059.455.203 (Rp2 miliar lebih). Dengan ketentuan apabila UP tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh JPU untuk menutupi UP tersebut.

Dalam hal apabila harta benda Mangapul tidak juga mencukupi untuk menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan (3,5 tahun). (deddy/hm25)