Pengacara Korban Penganiayaan Tuding Polres Samosir Rekayasa Kasus


Polres Samosir. (f: pangihutan/mistar)
Samosir, MISTAR.ID
Polres Samosir merespons video pengakuan seorang wanita berinisial EMN yang mengaku sebagai korban penganiayaan. Video tersebut viral di media sosial, di mana EMN menyatakan dirinya menjadi korban kekerasan.
Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk, menjelaskan bahwa EMN merupakan pihak yang diduga sebagai korban dalam laporan polisi yang saat ini sedang ditangani. Laporan tersebut diajukan oleh suami EMN, SAHS, pada 26 Desember 2024 terkait dugaan tindak pidana penganiayaan.
"Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 21 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan dr Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintusona, Kecamatan Pangururan," ujar Edward.
Edward menuturkan, saat ditemukan warga, EMN tengah terduduk sambil memegang kepalanya di tepi jalan. Ia kemudian dibawa ke RSUD dr Hadrianus Sinaga untuk mendapatkan pertolongan medis sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar. Setelah sadar, EMN mengaku kepada suaminya bahwa ia mengalami penganiayaan.
Namun, hasil penyelidikan sementara Polres Samosir menyebutkan belum ditemukan bukti maupun petunjuk yang mendukung pengakuan EMN. "Dari cek TKP, olah TKP, pemeriksaan saksi, dan rekaman CCTV di sekitar lokasi, tidak ditemukan alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana penganiayaan," kata Edward.
Menurut keterangan polisi, sebelum kejadian, EMN bersama beberapa rekannya minum tuak di warung milik MS. Mereka kemudian melanjutkan ke kafe Buni-Buni. Sebelum masuk, mereka sepakat mengumpulkan uang untuk membayar minuman yang dipegang oleh LPP. Namun, sebelum kafe tutup, LPP pulang tanpa membayar tagihan.
"Karena uang dipegang LPP, salah satu rekan EMN, HH, terpaksa membayar tagihan tersebut. Setelah itu, HH bersama rekannya pergi ke kos LPP untuk meminta uang tersebut, namun mereka diusir oleh penghuni kos," ucap Edward.
Saat itu, HH dan AHS pulang lebih dulu, meninggalkan EMN dan JS di sekitar lokasi kos. Tak berselang lama, JS juga pergi, sehingga EMN tinggal sendirian.
Berdasarkan rekaman CCTV, EMN yang dalam kondisi mabuk, mengendarai sepeda motor seorang diri sebelum akhirnya ditemukan warga dalam keadaan tergeletak di tepi jalan. Sepeda motornya tanpa plat nomor rusak, sementara barang-barang miliknya berserakan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban dalam pengaruh alkohol, sesuai dengan laporan polisi laka lantas yang dibuat pada 23 Desember 2024," ujar Edward.
Ia menegaskan, penyelidikan kasus ini masih terus berlanjut. Namun, keterangan polisi itu dibantah kuasa hukum EMN, Sahat Maruli Siregar, Kamis (27/2/2025).
Ia menuding Polres Samosir tidak profesional dalam menangani kasus tersebut. Sahat bahkan melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut ke Propam Polda Sumut. "Bukti-bukti ketidakprofesionalan Polres Samosir telah kami serahkan kepada Paminal Unit 2 Polda Sumut," kata Sahat.
Sahat juga menyebutkan adanya rekayasa laporan polisi yang menyatakan kasus ini sebagai laka lantas tunggal. Ia mencontohkan nama Fatimahsyam yang disebut sebagai pelapor dalam kasus tersebut. Namun, saat diperiksa Paminal, Fatimahsyam membantah pernah membuat laporan atau diperiksa sebagai saksi oleh polisi.
"Kami memiliki surat pernyataan tertulis dari Fatimahsyam yang menyatakan dirinya tidak pernah membuat laporan polisi maupun memberikan keterangan sebagai saksi laka lantas tunggal," tutur Sahat.
Ia menantang Polres Samosir untuk membuka rekaman CCTV yang telah diperiksa kepada publik sebagai bentuk transparansi. "Jika Polres Samosir mengaku sudah memeriksa CCTV, buktikan CCTV mana saja yang telah diperiksa. Jangan ada kebohongan untuk melindungi kesalahan sendiri," tambah Sahat.
Sahat juga menantang Polres Samosir menggelar konferensi pers terbuka atau debat secara langsung di media dengan menyajikan bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak.
"Kami siap beradu data secara terbuka. Jangan hanya berani bicara sepihak di media," ucapnya. (pangihutan/hm24)
PREVIOUS ARTICLE
Polda Sumut Sidak SPBU di Medan, Ini Hasilnya