Medan, MISTAR.ID
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UINSU Menggugat kembali berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Senin (12/9/22).
“Kami datang bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kampus kami. Tapi untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke,” teriak Kordinator Aksi, Andrian Aditia.
Naiknya harga BBM ini, kata dia, akan menyeret sejumlah harga lainnya. Terutama harga tarif listrik yang tentutnya akan sangat dirasakan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut agar perwakilan rakyat untuk mendesak agar pemerintah percepat pengesahan RUU data pribadi.
Baca juga:Â Demo Tolak Kenaikan BBM di Medan Diwarnai Bakar Foto Ketua dan Anggota DPR RI
“Kami harap tuntutan kami diakomodir bukan hanya mahasiswa yang merasakan ini. Tapi juga orang tua kami. Kita saat ini sedang masa transisi dari keterpurukan ekonomi. Sehingga kebijakan menaikkan BBM sungguh sangat tidak tepat,” teriaknya.
Sekitar satu jam melakukan aksi dan saat mengetahui aksi mereka belum juga ditanggapi oleh anggota dewan perwakilan rakyat. Akhirnya massa memilih untuk membakar ban di depan kantor DPRD Sumut tersebut.
Tak lama, setelah melakukan bakar ban aksi mereka diterima beberapa perwakilan anggota DPRD Sumut satu diantaranya Abdul Rahim Siregar dari Fraksi PKS. Dikatakannya bahwa DPRD Sumut secara kelembagaan telah mengirimkan tuntutan sejumlah massa aksi yang dilakukan sejak pekan lalu.
“Kita ketahui hingga saat ini kondisi kita masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seharusnya kebijakan pemerintah itu harus melihat kondisi masyarakat yang kita taju bahwa kita baru pulih dari Covid-19. Bahkan data dari BPS angka kemiskinan bertambah 3 juta dari awalnya 23 juta menjadi 26 juta,” katanya.
“Alasan pemerintah dalam menaikkan BBM alasan masih sama seperti presiden-presiden sebelumnya. Alasan pertama subsidi BBM itu belum tepat sasaran malah saya khawatir seminggu ini sudah diberikan BLT di berbagai instansi pemerintah banyak antrean untuk mendapatkan itu. Apakah BLT ini menjadi solusi? Ini yang harus didengar bapak presiden kita,” ungkap Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar dari Fraksi PKS.
Baca juga:Â Tolak Kenaikan Harga BBM, Ribuan Mahasiswa Padati Gedung DPRD Padangsidimpuan
Maka, sebagai perwakilan rakyat dia mengaku bangga bahwa aksi damai yang dilakukan ini bisa didengar pemerintah pusat. Apalagi sejak pekan lalu sudah ada beberapa aksi yang datang secara bergelombang dan sampai hari ini aksi yang dilakukan adalah aksi damai.
“Kami sebagai wakil rakyat sangat simpati dan aspirasi akan aksi ini. Sehingga kita sama-sama berjuang dan sama-sama menyuarakan dan DPRD sebagai institusi sebagai lembaga yang sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat Sumut menolak kenaikan BBM termasuk mahasiswa. Kita berharap pemerintah harus melihat secara realistis bahwa kenaikan BBM ini akan menyeret harga lainnya salah satunya tarif listrik, ongkos transportasi, bahan pokok dan lainnya,” pungkasnya. (anita/hm09)
