Samosir, MISTAR.ID
Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Samosir berunjuk rasa ke Kantor DPRD Samosir, Selasa (28/9/21). Dalam orasinya, para pengunjuk rasa melalui juru bicaranya Jautir Simbolon meminta supaya staf khusus bentukan Bupati Samosir Vandiko Gultom dibubarkan.
Selain menuntut pembubaran staf khusus Bupati Samosir, massa juga menuntut agar Pemkab mengembalikan bus sekolah yang ditarik dari Kecamatan Sitio-tio, mengevaluasi anggaran rehab rumah dinas bupati karena bangunan tersebut merupakan aset Pemprovsu dan mengutamakan penanganan Covid-19 di Samosir serta meminta rencana pembelian alat berat dibatalkan.
Selain itu, massa juga meminta DPRD Samosir untuk meninjau kembali banyaknya tender ulang yang terjadi di Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Samosir dan meminta DPRD Samosir menjalankan fungsi pengawasannya untuk mengawasi penggunaan APBD Samosir supaya tepat sasaran.
Baca Juga:Ratusan Warga Demo Bupati Asahan Hingga Tengah Malam
Ketua DPRD Samosir Sorta Siahaan yang menerima langsung perwakilan dari pengunjuk rasa di ruang rapat DPRD Samosir menyampaikan bahwa DPRD Samosir telah berupaya serta bekerja keras dalam rapat kerja dengan tim anggaran selama beberapa hari ini dan hasilnya telah menunjukkan titik terang.
“Terima kasih telah menyampaikan aspirasinya kepada kami dan apa yang menjadi tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Samosir telah menunjukkan titik terang, mudah-mudahan apa yang diperjuangkan dapat terwujud,” katanya.
Sorta mengatakan berdasarkan aturan dan peraturan, pembentukan staf khusus bupati tidak boleh karena akan menjadi temuan dan tersandung hukum.
Baca Juga:Bupati Samosir: Satukan Perbedaan, Mari Bergandengan Tangan
“Kami sebagai wakil rakyat tidak mau mengambil resiko dengan menandatangani persetujuan untuk anggaran staf khusus bupati,” ungkapnya.
“Staf khusus bupati tidak boleh, yang boleh itu tim percepatan pembangunan itupun harus kita kaji dulu apa urgensinya, kita tidak setuju dengan staf khusus bupati,” ujarnya.
Pada diskusi DPRD Samosir dengan pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Samosir terungkap bahwa staf khusus Bupati Samosir telah berganti nama dengan tim bupati percepatan pembangunan di bawah naungan Bappeda Samosir dan tidak lagi memiliki hak untuk mendatangi kantor dinas seperti yang terjadi sejak dibentuk. (josner/hm14)
. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa melalui juru bicaranya Jautir Simbolon meminta supaya staf khusus bentukan Bupati Samosir Vandiko Gultom dibubarkan.){kind=link}