Kasi Intel Kejari Toba, Oloan P Sinaga menyampaikan jika pihaknya memanggil pihak yang melakukan aksi demo untuk klarifikasi, dan memastikan jika Kejari Toba terbuka untuk kritikan.
Dikatakan, penanganan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan, Dinas PMD, PUTR, SMA Negeri 1 Balige, Desa Narumonda IV, serta dugaan kasus korupsi Dinas Pendidikan saat ini tahap penyidikan umum. Kemudian untuk kasus di Dinas PMD saat ini penyelidikan, terkait PUTR yang sebelumnya dalam laporan ada dua anggaran di tahun yang sama.
“Saya jelaskan, tidak ada dua kegiatan tetapi satu. Hasil perintah tugas penyelidikan belum ada temuan di situ,” akunya.
Baca Juga :Â Kejari Toba Tetapkan Tiga Orang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Bos di SMK Tri Surya
Selanjutnya, terkait laporan Desa Narumonda IV, pihaknya sudah melimpahkan ke Dinas Inspektorat Toba.
“Terkait penanganan desa, itu sudah ada MOU antara tiga lembaga. Maka didahulukan avip nya ke inspektorat. Terkait SMA Negeri 1 Balige itu kita sekarang sudah berproses. Karena laporan dana BOS itu mulai dari tahun 2020-2023, pada tahun 2021 sudah pernah diperiksa dan diteruskan ke insfektorat juga,” paparnya.
Kemudian, dia juga memberi klarifikasi untuk jaksa masuk sekolah yang dikatakan Kasi intel melakukan kutipan kepada kepala sekolah.
“Saya jelaskan bahwa kita tidak ada satu pun melakukan pengutipan, sebab JMS ada anggaran kejaksaan. Kemarin Dinas Pendidikan pernah meminta kita untuk menjadi narasumber untuk pendidikan karakter di SD dan SMP dan semua itu tidak tercapai karena di akhir bulan Desember. Hanya 42 sekolah dari 257 yang disampaikan pada kita dan itu jelas ada ditampung di dana BOS. Saya rasa honor untuk narasumber itu sah-sah saja,” katanya.
