Medan, MISTAR.ID
Politisi senior PDIP Sumatera Utara, Budiman Nadapdap, meminta Rapidin Simbolon mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Budiman mengatakan, hal itu terkait adanya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Jabiat Sagala yang menyebut bahwa Rapidin Simbolon turut memanfaatkan dan menikmati dana Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Samosir.
Kasus dugaan korupsi dana Covid-19 itu, menurut Budiman, bisa menggerus suara terhadap PDIP maupun bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.
Namun, Rapidin Simbolon melalui Penasihat Hukumnya (PH) BMS Situmorang menilai, permintaan Budiman Nadapdap sangat tidak tepat.
Baca Juga:Â Partai Buruh Coret Nama Anies, Umumkan Nama Capres 9 Oktober Mendatang
“Kalau Pak Budiman Nadapdap benar sebagai kader PDIP yang baik serta menghormati partai dan pimpinan partai, seharusnya Pak Budiman Nadapdap melakukan klarifikasi langsung dengan Bapak Rapidin Simbolon,” cetus kata Situmorang kepada Mistar, Rabu (13/9/2023).
Ia menilai tindakan yang dilakukan Budiman dengan bersuara di media massa tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Rapidin Simbolon, sangat tidak elok.
“Sangat tidak tepat memberikan pernyataan ke media massa apalagi langsung meminta mundur sebagai Ketua DPD PDI-P Sumut,” terangnya.
Baca Juga:Â Hoax! Surat Edaran Kantor Kemenag Binjai KBM di Rumah Terkait Covid-19 Fase 2
Situmorang pun meminta Budiman untuk membaca berita-berita di media massa yang memuat keterangan Rapidin Simbolon atau melalui PH-nya apabila tidak dapat melakukan klarifikasi langsung dengan Rapidin Simbolon.
“Kalau Pak Budiman Nadapdap tidak mampu atau gengsi melakukan klarifikasi langsung kepada Bapak Rapidin Simbolon, maka Pak Budiman Nadapdap bisa membaca berita-berita online yang memuat keterangan Bapak Rapidin Simbolon melalui kami PH-nya,” tegas BMS Situmorang. (Deddy/hm22)
