Jakarta, MISTAR.ID
Inklusi keuangan telah menjadi sorotan penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan akses ke layanan keuangan di Indonesia.
Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada Oktober 2016, berbagai inisiatif dan program terus diluncurkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.
Krisis finansial global 2008 menjadi titik balik penting, mengungkapkan bahwa banyak kelompok masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki akses perbankan (unbanked), sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.
Baca juga: Gadai Sertifikat, Pegadaian Sediakan Dana Segar Hingga Rp200 Juta
Inklusi keuangan berperan sebagai solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan ini.
Menurut OJK, inklusi keuangan adalah upaya untuk menyediakan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi.
Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan formal kini memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Baca juga: Tidak ‘Pedas’ Lagi, Harga Cabai di Pasar Dwikora Siantar Turun
Definisi ini sejalan dengan peraturan yang diterbitkan oleh OJK No.76/POJK.07/2016.
