Samosir, MISTAR.ID

Anggota DPRD Samosir dari Fraksi Partai Golkar, Polten Simbolon, mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir yang memindahkan jadwal Onan Baru Pangururan dari Rabu, 25 Februari 2026, menjadi Senin, 23 Februari 2026. Ia menilai kebijakan tersebut telah mengorbankan kepentingan ekonomi rakyat demi persiapan perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir ke-22 yang puncaknya digelar pada 26–27 Februari 2026.

Pernyataan itu disampaikan Polten, Kamis (26/2/2026), menyikapi alasan pemerintah daerah yang menyebut pemindahan jadwal dilakukan karena persiapan panggung perayaan membutuhkan waktu sejak awal pekan.

Menurut Polten, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran jika berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat kecil.

Ia menegaskan, kebutuhan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan agenda seremonial tahunan.

Dampak kebijakan itu, kata Polten, telah memicu keluhan pedagang karena dagangan mereka tidak laku akibat berkurangnya jumlah pembeli.

Ia menjelaskan, pada hari Senin juga berlangsung pasar di Kecamatan Nainggolan. Akibatnya, warga dari Onan Runggu, Palipi, dan Sitio-tio memilih berbelanja ke Onan Nainggolan karena jaraknya lebih dekat.

“Kondisi ini seharusnya sudah diperhitungkan sebelum keputusan diambil,” ujarnya.

“Apa lagi yang lebih penting dari kebutuhan rakyat? Pesta hari jadi itu hanya seremonial yang tidak bisa dinikmati seluruh masyarakat. Memang patut dirayakan, tetapi jangan sampai mengorbankan ekonomi rakyat,” ucap Polten.

Ia menilai, pemerintah daerah semestinya menjadikan polemik ini sebagai bahan evaluasi, bukan membangun argumentasi pembenaran atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, para penjual hasil bumi menjadi pihak yang paling merasakan dampak, terlebih di tengah kondisi musim yang kurang bersahabat.

“Bukannya merasa bersalah, malah membela diri. Aneh jika ekonomi rakyat harus dikorbankan demi acara seremonial,” katanya.

Polten mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan kajian komprehensif sebelum memutuskan pemindahan jadwal onan tersebut.

Ia juga menyoroti komitmen efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah, namun di sisi lain tetap menggelar acara besar dengan biaya yang signifikan.

“Berapa persen masyarakat yang benar-benar menginginkan pesta besar itu? Pelaku wisata berapa persen yang diuntungkan? Mayoritas masyarakat Samosir adalah petani, apakah mereka merasakan manfaatnya?” ujarnya.

Polten menegaskan, kebijakan publik harus berpihak pada ekonomi rakyat, bukan sekadar mengejar kemeriahan seremoni.

Ia meminta pemerintah lebih peka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat dan tidak menganggapnya sebagai serangan politik.

Selain itu, Polten mendorong agar bupati turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga yang terdampak kebijakan tersebut.

Menurutnya, survei langsung kepada masyarakat perlu dilakukan guna memastikan apakah agenda seremonial berskala besar memang menjadi kebutuhan dan keinginan warga.

“Ke depan, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat harus diputuskan dengan pertimbangan matang dan mengutamakan kepentingan rakyat,” tuturnya. (hm27)