Jakarta, MISTAR.ID – Inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,28% pada September 2026. Angka ini semakin mendekati batas atas sasaran pemerintah sebesar 3,5%.

Angka inflasi tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebesar 3,19%. Tito meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar laju inflasi tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

"Dan ini sudah mendekati titik yang penting bagi kita, yaitu threshold tertinggi yang ditarget oleh pemerintah adalah 3,5%. Kita harus berusaha keras, pusat dan daerah, agar jangan sampai di atas 3,5%," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026), dilansir dari detikFinance.

Menurut Tito, kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah, khususnya desil 1 dan 2, menjadi pihak yang paling rentan terhadap kenaikan harga. Mereka umumnya mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga perubahan harga kebutuhan pokok dapat langsung memengaruhi daya beli.

"Masyarakat yang termiskin 20%, hidupnya harian, kenaikan komoditas sekian ribu rupiah saja itu sudah sangat berpengaruh bagi mereka. Kalau kelas menengah mungkin belum terasa," jelasnya.

Selain inflasi tahunan, Tito juga menyoroti kenaikan inflasi bulanan yang bergerak dari 0,21% pada Agustus menjadi 0,30% pada September 2026.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang tekanan harga dengan inflasi mencapai 0,88%. Sejumlah komoditas yang turut mendorong kenaikan tersebut antara lain cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Tito meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap stabilitas harga beras, ayam, dan telur karena ketiganya merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Sulawesi Utara Catat Inflasi Tertinggi

Di tingkat daerah, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi, yakni 7,59%. Sejumlah wilayah lain yang juga mencatat inflasi tinggi adalah Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat.

Tito turut mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai tekanan eksternal dan gangguan pasokan akibat bencana alam. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, menurutnya, dapat memengaruhi produksi dan distribusi minyak dunia.

Selain itu, banjir serta kebakaran hutan dan lahan di dalam negeri berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

"Ketegangan di Timur Tengah, terutama yang masih terus terjadi dan dinamis, bahkan kemarin sempat meningkat dengan adanya serangan kelompok Houthi di Yamen terhadap Saudi, menyerang bandara Riyadh di Saudi, itu menimbulkan ketegangan baru, eskalasi, yang berpengaruh kepada situasi produksi dan distribusi minyak," tutup Tito. (Detik)