Medan, MISTAR.ID

Lonjakan harga plastik kemasan yang mencapai 85 persen kini menjadi beban baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara.

Meski kontribusinya terhadap struktur biaya produk tidak terlalu besar, fenomena pembulatan harga di lapangan dikhawatirkan dapat memicu laju inflasi yang tidak perlu.

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik pembungkus di lapangan cukup ekstrem, yakni dari Rp27.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.

Sektor kuliner serta usaha makanan dan minuman menjadi yang paling terdampak dan banyak mengeluhkan kondisi tersebut. Gunawan mencatat, saat ini banyak pedagang yang sudah berencana menaikkan harga jual, namun masih ragu untuk mengeksekusinya.

“Alasan utamanya adalah kekhawatiran terhadap penurunan minat beli konsumen. Situasi ini memaksa pelaku UMKM menempuh langkah efisiensi yang cukup berisiko,” kata Gunawan, Rabu (15/4/2026).

Beberapa strategi efisiensi yang mungkin dilakukan pedagang antara lain memperkecil porsi makanan untuk menutupi biaya kemasan serta mengurangi jumlah karyawan guna memangkas biaya operasional secara keseluruhan.

Hal yang paling diwaspadai Gunawan adalah potensi kenaikan harga berlebihan akibat kesulitan transaksi uang receh. Secara teknis, kenaikan harga plastik hanya menambah beban sekitar Rp95 hingga Rp100 per kilogram produk.

Namun, realita di pasar sering kali berbeda. Demi kemudahan transaksi, pedagang cenderung melakukan pembulatan harga ke atas secara signifikan.

“Di lapangan tidak mungkin pedagang hanya menaikkan harga Rp100. Pilihannya minimal Rp500 atau bahkan Rp1.000. Faktor sulitnya uang receh memicu pembulatan ini. Inilah yang berpotensi menciptakan tekanan inflasi berlebih yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Dampak kenaikan harga plastik ini tidak merata, namun sangat signifikan bagi industri yang bergantung pada kemasan. Plastik sebagai komponen biaya pokok produksi (HPP) sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan baku.

Pemerintah daerah diharapkan mulai memperhatikan stabilitas harga bahan pendukung industri ini agar tidak menjadi pemicu laju inflasi dari sektor konsumsi masyarakat kelas bawah.