MEDAN, MISTAR.ID

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tahun 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski angka ini terlihat impresif, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, mengingatkan pemerintah agar tetap realistis dan tidak terjebak dalam euforia atau glorifikasi berlebihan.

Menurut Gunawan, capaian tinggi tersebut lebih banyak dipicu oleh faktor temporer dan dampak basis rendah (low base effect) dibandingkan penguatan fundamental ekonomi yang berkelanjutan.

Gunawan memetakan empat alasan utama mengapa angka 5,61 persen tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil ke depan.

Pertama, low base effect atau pertumbuhan kuartal I-2025 tercatat rendah di angka 4,86 persen sehingga lompatan tahun ini terlihat sangat besar. Kedua, kinerja ekonomi didominasi oleh belanja pemerintah yang tumbuh 21,81 persen, termasuk adanya stimulus dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selanjutnya, momentum Ramadan dan Idulfitri mendongkrak konsumsi rumah tangga secara masif. Terakhir, pertumbuhan kuartal I belum menanggung dampak negatif dari pecahnya perang di Timur Tengah yang baru mulai terasa pada April.

Gunawan juga menyoroti ironi di balik angka pertumbuhan yang tinggi, namun tidak diikuti dengan perbaikan kualitas lapangan kerja. Data per Februari 2026 menunjukkan peningkatan tenaga kerja informal sebesar 0,02 poin persentase menjadi 59,42 persen.

“Ada kenaikan tenaga kerja informal saat ekonomi diklaim tumbuh tinggi. Ini menunjukkan ada masalah dalam penyerapan tenaga kerja sektor formal,” kata Gunawan, Jumat (15/5/2026).

Memasuki kuartal kedua, Gunawan memprediksi laju ekonomi akan melambat akibat rentetan masalah eksternal dan internal yang mulai menggerogoti daya beli masyarakat.

Pelemahan rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS memicu kenaikan biaya impor. Kenaikan harga bahan baku plastik mulai memukul sektor manufaktur dan mendorong inflasi pada barang konsumsi. Selain itu, risiko melebarnya defisit anggaran berpotensi mendorong kenaikan debt service ratio (DSR) atau rasio beban utang negara.

Gunawan mewanti-wanti potensi penurunan belanja masyarakat dalam waktu dekat akibat lonjakan inflasi. Kondisi ini diprediksi akan mengganggu keberlangsungan sektor manufaktur dan menjadi ancaman bagi angkatan kerja di kuartal selanjutnya.

“Sebaiknya kita realistis. Fundamental ekonomi nasional tengah digerogoti masalah internal dan tekanan eksternal sejak perang di Selat Hormuz pecah. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua berpeluang melambat karena daya beli masyarakat yang kian tertekan,” ujarnya. (hm27)