Jakarta, MISTAR.ID
Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mengapresiasi perwakilan pemerintah daerah yang telah berkomitmen untuk menangani permukiman kumuh secara berkelanjutan.
Dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Kamis, Tri menyatakan, “Melalui komitmen Pemda ini, saya berharap benar-benar terwujud nol persen permukiman kumuh dan 100 persen permukiman layak huni di Indonesia pada 2045.”
Sepuluh perwakilan pemerintah daerah (Pemda) dari 123 kabupaten/kota mengusulkan “Deklarasi Keberlanjutan Penanganan Kumuh.” Deklarasi ini mencakup peraturan seperti Perda Kumuh dan Surat Keputusan Kumuh, dan memungkinkan integrasi dokumen perencanaan tingkat masyarakat dan kabupaten/kota ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Baca juga :Â Tahun ini, Pemprovsu Gelontorkan Rp18,7 Miliar Dana Stimulan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni
Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang didasarkan pada Sistem Informasi Geografis (GIS) di tingkat kabupaten/kota juga berkontribusi pada peningkatan tugas dan fungsi kelompok kerja (Pokja) PKP dan forum perumahan dan kawasan permukiman (PKP).
Konsolidasi tanah (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan semua aset infrastruktur yang telah dibangun.
Karena itu, Herman Tobo, Kepala Unit Manajemen Proyek (PMU) Proyek Peningkatan dan Rumah Tangga Neighborhood (NSUP) Kotaku, berharap deklarasi yang dibuat melalui kegiatan ini akan membantu mempertahankan penanganan kumuh di masa depan.
Pihaknya juga siap mendukung dan membantu dalam program penanganan permukiman kumuh.
Herman menyatakan, “Kami masih ada. Kami masih hadir. Artinya, jika Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, kami siap untuk mendukung Bapak dan Ibu sekalian.” (Antara/hm19)
