Jakarta, MISTAR.ID - Mata pelajaran bahasa Inggris akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa kelas III sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) mulai tahun ajaran 2027/2028. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemampuan bahasa Inggris sejak pendidikan dasar.

Namun, penerapan kebijakan tersebut menghadirkan tantangan bagi Kementerian Agama (Kemenag), terutama dalam mempersiapkan tenaga pengajar di lingkungan madrasah.

Kepala Subdirektorat Bina Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah pada Direktorat GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Rini Rizki Rahmayani, mengatakan pihaknya sempat menghadapi kebingungan dalam merancang persiapan implementasi kebijakan tersebut.

Pasalnya, Kemenag harus menyiapkan guru yang mampu mengajarkan bahasa Inggris di MI dalam waktu relatif singkat. Di sisi lain, perekrutan guru khusus bahasa Inggris bukan menjadi pilihan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Akibatnya, guru kelas yang selama ini mengajar berbagai mata pelajaran harus dipersiapkan agar mampu mengajarkan bahasa Inggris, meskipun tidak seluruhnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang tersebut.

"Karena kita tidak merekrut guru bahasa Inggris, tetapi membuat guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah ini mengajarkan bahasa Inggris yang mungkin latar belakang pendidikannya justru bukan di sana ya. Kebanyakan kan ada lulusan PGMI atau lainnya. Nah itu kan PR yang sangat besar," ujar Rini.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai peluncuran program Strengthening the Teaching of English in Primary Schools through Communities of Practice (STEPS-CoP) di Kantor Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Tantangan tersebut kemudian mendapat dukungan melalui program pelatihan yang dikembangkan British Council. Rini menyambut positif inisiatif tersebut karena dinilai memiliki tahapan pelatihan yang terstruktur serta dapat diukur dampaknya.

Ia juga menyebut pendekatan pelatihan yang diterapkan British Council berpotensi menjadi acuan bagi pengembangan program peningkatan kompetensi guru lainnya di lingkungan Kemenag.

"Jadi ya kami tentu saja sangat menyambut baik dan pola-pola pelatihan di British Council ini justru kita adopsi untuk di program lainnya," katanya.

British Council Andalkan Komunitas Praktik Guru

School Systems Lead British Council, Buyung Sudrajat, mengakui keberagaman latar belakang pendidikan guru MI menjadi tantangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Meski demikian, ia optimistis metode Community of Practice (CoP) atau komunitas praktik dapat membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar bahasa Inggris secara bertahap.

Menurut Buyung, pendekatan serupa telah diterapkan di Mesir dan Vietnam dengan melibatkan hingga 16.000 peserta. Model pelatihan ini mengedepankan pembelajaran bersama melalui komunitas, sehingga para guru dapat saling berbagi pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

"Nah justru di sana kami merasa bahwa pendekatan yang ingin kami gunakan itu di sini itu sudah terbukti dengan dampak. Pendekatan serupa sudah kami terapkan di Mesir dan juga di Vietnam dengan peserta sampai 16 ribu dan modelnya sama yaitu melalui community of practice (COP)," ucap Buyung.

Dalam program di Indonesia, British Council tidak mengandalkan moderator internasional untuk memfasilitasi kegiatan. Sebaliknya, pendampingan akan melibatkan tenaga pendidikan dari lingkungan setempat, seperti guru, pengawas sekolah, dosen, dan praktisi pendidikan yang memiliki kemampuan memfasilitasi pembelajaran bagi sesama rekan.

"Kami berharap ini difasilitasi dari grassroots, dari para guru kemudian pengawas sekolah, dosen atau praktisi pendidikan yang sudah memiliki kemampuan dan aktif dalam memfasilitasi pembelajaran untuk rekan-rekan sejawatnya," tuturnya.