Batu Bara, MISTAR.ID

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) dan Pemkab Batu Bara menggelar rapat koordinasi (rakor) di Aula Kantor Bupati, Jalinsum Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, pada Rabu (31/1/24).

Rakor dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Juga melakukan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial pada Pemilu 2024 untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan.

Rapat dipimpin langsung Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam, Marsekal Muda TNI Oka Prawira dan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras.

Baca juga:Bawaslu Simalungun Awasi Kerawanan Pemilu di Daerah Terpencil

Rakor dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Nizhamul, Kapolres, AKBP Taufik Hidayat Thayeb, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Amru Siregar, Sekertaris Daerah (Sekda), Norma Deli Siregar, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Erwin dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pj Bupati mengatakan,upaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan tanggung jawab bersama.

“Dalam konteks Pemilu 2024, Pemkab Kabupaten Batu Bara berkomitmen menjaga kondusifitas dan keamanan. Dalam kaitannya mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat, maka ini merupakan kerja besar yang membutuhkan kerja cerdas dan partisipasi tinggi dari seluruh elemen bangsa,” ucap Nizhamul.

Baca juga:Polda Sumut Petakan Kerawanan Pemilu 2024

Sementara itu, Abdul Rivai mengungkapkan, situasi politik Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sejauh ini masih dalam kategori kondusif, walaupun suhu politik semakin meningkat.

Dia juga menyebut, jika suatu wilayah yang terlihat kondusif belum tentu di dalamnya stabil. Hal itu perlu diwaspadai oleh lembaga pemerintahan untuk memastikan kondisi politik tetap kondusif.

“Kita tetap harus menjaga kondusifitas dan stabilitas yang ada. Karena suatu wilayah itu tenang dan stabil di dalamnya belum tentu benar-benar stabil, apalagi proses politik. Banyak kepentingan di dalam itu dan ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi kapan saja,” ungkapnya. (ebson/hm16)