Jakarta, MISTAR.ID
Ribuan perangkat desa dari berbagai daerah berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta, Rabu (25/1/23).
Aksi demonstrasi digelar oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Mereka mengenakan baju dan atribut sama, yakni baju dinas berwarna coklat. Salah satu banner yang dibawa massa bertulisan “Tuntut Kejelasan Status Perangkat Desa dan Perbaikan Kesejahteraan Perangkat Desa.”
Massa sudah berada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB dan mulai melakukan aksi. Massa tampak memenuhi akses jalan dari arah pertigaan Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto (depan Senayan Park) hingga ke arah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Pejompongan.
Baca Juga:Tolak Seleksi Perangkat Desa, Massa Demo Kantor DPRD dan Bupati Taput
Ratusan bus besar yang mengangkut perangkat desa tersebut diletakkan di dalam dan sekitar area Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan di Jalan Gerbang Pemuda.
Salah satu perangkat desa dari Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Imam (56), mengungkapkan dirinya sudah berangkat dari Brebes sejak magrib kemarin.
“Kita tiba di Jakarta sejak jam 5 pagi dan kemudian bergerak menuju ke gedung DPR dan melakukan aksi sejak jam 8 pagi,” kata Imam, Rabu (25/1/23) ketika ditemui di bawah jembatan penyeberangan orang depan gedung DPR.
Baca Juga:Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan
Massa aksi yang berasal dari PPDI, kata Imam, berunjuk rasa menuntut kejelasan status perangkat daerah.
“Kita ini seperti dibuat tidak jelas statusnya, ASN bukan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga bukan. Makanya kita melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut kejelasan,” ucap Imam.
Sementara itu, perangkat desa Warung Asem, Kabupaten Batang, Udin (45) menyebutkan, dirinya bersama ratusan perangkat desa lainnya sudah berangkat sejak pukul 19.00 WIB.
Baca Juga:Pendamping Desa Unjukrasa di DPRD dan Kantor Bupati Simalungun Minta Reshufle Pejabat DPMPN
“Ada 18 bus berangkat. Kalau untuk biaya bus dan makan-makan semua ada panitianya, dan biayanya kita patungan,” kata Udin.
Ia mengaku banyak para perangkat desa yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun saat ini tidak jelas statusnya.
“Apalagi batas usia perangkat desa itu maksimal 60 tahun, setelahnya putus tugas. Tidak dapat apa-apa seperti tunjangan uang pensiun dan hak-hak seperti yang didapatkan para pegawai negeri sipil,” ujar Udin.
Baca Juga:Kepala Desa Ambalutu Pimpin Aksi Bela Masyarakat
Dari pengumuman yang disampaikan orator massa aksi PPDI dari mobil komando speaker yang terletak di depan pintu gerbang utama DPR disebutkan bahwa perwakilan massa aksi sudah masuk ke dalam gedung DPR RI.
Massa aksi disebutkan orator akan tetap bertahan di lokasi hingga perwakilan massa memberikan kabar kepastian terkait tuntutan kepastian kesejahteraan perangkat desa seluruh Indonesia. (okezone/kompas/hm14)
