Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait dengan Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Senin (25/9/23).
Pada pertemuan itu, Jokowi berpesan agar permasalahan yang ada saat ini diselesaikan dengan kekeluargaan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan, dalam menyelesaikan masalah di Rempang, dirinya mendapat tugas khusus dari Presiden.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden bahwa dari 17.000 hektare area Pulau Rempang, hanya 7.000-8.000 hektare yang bisa dikelola. Selebihnya hutan lindung.
Baca juga:Â Bahas Rempang, Jokowi Kumpulkan Sejumlah Menteri di Istana
Bahlil mengaku, pada tahap awal pihaknya fokus pada 2.300 hektare. Lahan itu akan dipergunakan untuk pembangunan industri yang sudah dicanangkan serta membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel.
Beberapa hari yang lalu, kata Bahlil, dirinya sudah mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Rempang. Di sana disampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan relokasi tetapi pergeseran.
Kepada masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan. Kemudian, sebagian masyarakat di Rempang secara turun-temurun sebagian belum mempunyai dokumen alas hak.
“Dengan pergeseran ini, kita berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa, itu yang akan diberikan,” ujarnya.
Baca juga:Konvoi Keliling Kota Medan, AMMBU Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Rempang Galang
Selama masa menunggu rumah, kata Bahlil, kepada masyarakat juga akan diberikan uang tunggu senilai Rp1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah senilai Rp1.200.000 per kepala keluarga.
“Kemudian dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada kerambah, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam,” kata dia.
Menurutnya, ada lima kampung di Rempang mengalami penggeseran yakni di Pasir Panjang, Blongkeng, Simpulan Tanjung, Simpulan Hulu dan Pasir Merah.
Baca juga:Komnas HAM Sarankan Perubahan Jadwal Relokasi Warga Rempang
Pemerintah bakal menggeser masyarakat dari lokasi awal kurang dari 3 kilometer ke Tanjung Banun. Tempat itu akan jadi kampung percontohan.
“Akan kita tata betul baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas. Kemudian air bersih, kemudian sekolah, kita akan buat sedemikian baik termasuk di dalamnya adalah pelabuhan perikanan,” kata dia.
Sejauh ini terdapat 900 kepala keluarga yang terdaftar, dan hampir 300 kepala keluarga di antaranya sudah melakukan pendaftaran secara sukarela untuk digeser.(antara/hm17)
