Jakarta, MISTAR.ID
Dalam minggu ini, Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.
Budi dimintai keterangan menjadi saksi kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sebelumnya orang nomor itu telah berjanji kepada lembaga antirasuah itu bakal datang, setelah tugasnya di luar kota selesai.
Baca juga: Tugas Luar Kota, Menhub Ajukan Jadwal Ulang Pemeriksaan ke KPK
“Tunggu sajalah dalam pekan ini ya. Apabila telah selesai tugasnya. Kita juga gak ingin mengganggu tugas negara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur di Jakarta, pada Selasa (25/7/23).
Namun Asep tak bisa menjelaskan waktu pastinya. Pasalnya, permintaan keterangan itu tergantung jadwal tugas Menhub di luar kota telah rampung.
“Kita berharap, beliau memenuhi janjinya. Sebagai pejabat negara pastinya mendukung langkah-langkah penegakkan hukum tindak pidana korupsi,” sebut Asep.
Alasan ada pekerjaan di luar negeri, Budi tak memenuhi panggilan penyidik KPK pada Jumat (14/7/23) lalu. Ini membuat KPK menjadwal ulang pemanggilan terhadap orang nomor 1 di Kemenhub itu.
Baca juga: KPK Sita Uang Rp5,6 M Usai Geledah Kantor Kemenhub dan Rumah Tersangka
Dalam kasus ini, KPK akan mendalami dugaan rencana pemberian uang sebesar Rp 100 juta ke Dirjen Perkeretaapian. Ini terungkap pada persidangan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, pada Kamis (20/7/23) lalu.
Disebutkan, pemberian uang itu sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). Beberapa pejabat tinggi di Kemenhub disebut akan menerima uang ‘haram’ itu.
Informasi ini muncul pada persidangan dugaan suap jalur kereta api di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Hakim menyampaikan, ada uang sebesar Rp 1 miliar untuk THR pejabat Kemenhub, salah satunya Dirjen Perkeretaapian. (mi/hm16)
