Menpora Pastikan PON XXI Tak akan Terganggu dengan Pelaksanaan Pemilu 2024

Medan, MISTAR.ID

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainuddin Amali berbicara kesiapan dua even olahraga yang akan digelar di Sumatera Utara (Sumut) dalam dua tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Menpora saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) pada rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di Santika Dyandra Hotel Medan, Selasa (7/2/23).

Pertama, Menpora meminta peran pers untuk ikut mensukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang digelar di Sumut dan Aceh pada 2024 mendatang.

Baca Juga: Siantar Jadi Tuan Rumah Cabor Kick Boxing PON 2024, ini Upaya Pemko

“Mulai dari persiapan, perencanaan dan lain sebagainya, peran pers harus ikut mensukseskan PON ini,” ujarnya.

Menpora juga mengatakan jika saat ini pembangunan venue-venue sedang berjalan. Ditargetkan, pada 2024 semua venue harus terprogram.

“PON ini hari rayanya olahraga atlet Indonesia. Pekan lalu kami juga sudah meninjau Danau Toba yang rencananya akan dipakai menjadi venue untuk olahraga air,” ucapnya.

Baca Juga: 6 Kabupaten/Kota di Sumut yang Gelar Pertandingan PON 2024, Ini Daftarnya

Menpora juga memastikan pembukaan PON akan tetap dilakukan pada 8 September 2024 di Aceh. Sementara, untuk upacara penutupan PON akan digelar di Sumut.

Menjawab soal 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu, Menpora mepastikan PON tidak akan terganggu, dan Pemilu juga tidak akan terganggu.

“Tidak ada masalah, dan Presiden sudah menegaskan bahwa olahraga Indonesia harus tetap jalan, meski di tahun itu kita akan menggelar Pemilu,” ucapnya.

Baca Juga: Menpora Beberkan Alasan PON XXI Digelar di Dua Provinsi

Kedua, Menpora berbicara tentang perkembangan kesiapan event internasional Power Boat F1H20 yang akan digelar di Danau Toba, akhir Februari 2023 mendatang.

Menpora menyatakan kesiapan hingga kini sudah mencapai 90 persen. Menurut Menpora, F1H20 adalah kejuaraan dunia yang akan digelar di Sumatera Utara dan ini adalah sesuatu yang luar biasa.

“Soal tiket sudah habis, kita meminta Pemprovsu harus mengatur bagaimana orang harus bisa menyaksikan, meski tidak bisa melihat secara langsung,” pungkasnya.(ial/hm02)